Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menempatkan biaya spektrum frekuensi murah sebagai salah satu pendorong perluasan jaringan 5G di Indonesia. Biaya ini dinilai dapat memberi ruang lebih besar bagi operator untuk berinvestasi membangun infrastruktur.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan pengelolaan spektrum perlu menyeimbangkan penerimaan negara, kemampuan investasi operator, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat.
"Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin," ujar Ismail dalam keterangannya, Senin (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : 2 Tahun Prabowo-Gibran 2 Tahun Prabowo-Gibran dan Upaya Pemerataan Internet Dalam Negeri |
Menurut Ismail, pemerintah telah mengubah pendekatan pengelolaan spektrum frekuensi dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Spektrum tidak semata-mata dipandang sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Ia menyebut perubahan tersebut antara lain terlihat pada lelang spektrum terbaru yang menggunakan harga relatif terjangkau. Kebijakan itu dinilai memberi kesempatan bagi operator untuk melanjutkan investasi pengembangan jaringan.
"Menurut saya, sekarang seluruh operator memiliki ruang yang cukup untuk membangun jaringan 5G," katanya.
Ismail menjelaskan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi merupakan prasyarat bagi transformasi digital. Konektivitas yang memadai perlu tersedia sebelum masyarakat dapat menggunakan berbagai layanan digital secara produktif.
"Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting," tuturnya.
Selain kemampuan operator membangun jaringan, Ismail menekankan pentingnya memperhatikan manfaat infrastruktur bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan spektrum tidak cukup hanya mempertimbangkan profitabilitas industri, tetapi juga harus menjawab kebutuhan publik.
Pemerintah juga disebut akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum bagi operator untuk mendukung pengembangan teknologi telekomunikasi.
Ismail mengatakan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan industri dalam jangka panjang karena pembangunan infrastruktur memerlukan modal besar dan waktu yang tidak singkat.
"Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting," pungkasnya.
(lom)