Studi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap polusi PM2.5 di Jakarta menembus 34 mikrogram. Angka ini dinilai 6,8 kali lipat dari pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
ITB mengungkap dua studi yang bertajuk "Source Apportionment PM2.5 di Jakarta" dan "Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek)" merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB.
Penelitian ini didukung oleh Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) yang dipimpin oleh Guru Besar ITB Puji Lestari. Ia memyampaikan laporan ini dalam panel diskusi bertajuk Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action di Indonesia International Sustainability Forum 2026, Jakarta, Rabu (7/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puji Lestari menilai kualitas udara di Jakarta kini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dengan rata-rata konsentrasi tahunan di Jakarta adalah 34μg/m³. Angka ini melampaui sekitar 6,8 kali lipat dari pedoman WHO, yakni 5 μg/m³.
"Berdasarkan pengukuran kami di Jakarta, rata-rata konsentrasi tahunan di Jakarta adalah 34 μg/m³. Angka ini melampaui seluruh regulasi yang ada, karena pedoman dari WHO adalah 5μg/m³," jelas Puji.
Particulate matter (PM) adalah salah satu polutan yang masih menjadi persoalan utama di DKI Jakarta. PM atau partikulat merupakan campuran partikel padat dan droplet cair yang tersuspensi di udara.
Lebih lanjut, penelitian ini turut mengungkap tingginya paparan polusi PM2.5 yang menyelimuti Jakarta sangat dipengaruhi oleh emisi dari berbagai kegiatan manusia. Transportasi menjadi sektor penyumbang polusi udara tertinggi di Jakarta dengan porsi kontribusi mencapai 59 persen.
"Kami melihat antara inventarisasi emisi dan alokasi sumber menunjukkan kecocokan yang baik untuk PM2.5 di Jakarta, yaitu sekitar 60 persen dari inventarisasi emisi dan sekitar 59 persen dari alokasi sumber," tambah Puji.
Puji menjelaskan tiga kontributor utama penyumbang PM2.5 terbesar secara berurutan adalah kendaraan diesel sebesar 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen dan polutan jenis secondary sulfate sebesar 20,4 persen.
Ia turut menyebut tiga kontributor utama penyumbang PM2.5 terbesar secara berurutan adalah kendaraan diesel sebesar 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen dan polutan jenis secondary sulfate sebesar 20,4 persen.
Penelitian turut menemukan pembakaran batubara menyumbang sekitar 5,5 persen dan pembakaran sampah sebesar 5 persen terhadap polusi PM2,5 di Jakarta.
Studi turut mengungkap sumber polusi udara di Jakarta merupakan sumbangan dari aktivitas kota-kota penyangga di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang berkontribusi sebesar 38,51 persen.
Apa solusinya?
Dalam mengatasi masalah ini, Puji merekomendasikan sejumlah solusi kepada pemerintah seperti menerapkan standar bahan bakar bersih Euro 4 secara menyeluruh, memperluas elektrifikasi dan mewajibkan penggunaan Diesel Particulate Filter (DPF) pada armada kendaraan seperti truk dan bus.
Di saat yang sama, kata Puji, pengawasan sektor industri dan kelistrikan harus diperketat untuk memastikan penggunaan teknologi pengendali udara yang memadai, disertai dengan tindakan tegas untuk mengeleminasi kebiasaan pembakaran sampah terbuka di pemukiman.
"Pada akhirnya, seluruh upaya ini membutuhkan komitmen manajemen kualitas udara yang terintegrasi, di mana Jakarta dan wilayah penyangganya harus berkolaborasi erat dalam satu rencana aksi bersama demi mewujudkan kembali langit bersih di kawasan tersebut," jelas Puji.
Selaras dengan pernyataan dari Puji, Suzanty Sitorus selaku Executive Director ViriniyaENB menyebut perlu adanya mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas wilayah dan sektor. Pasalnya, polusi udara tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta, namun juga kota-kota sekitarnya.
"Sekarang perlu mekanisme komunikasi karena enggak bisa hanya di Jakarta karena (polusi udara) berasal dari (kota-kota) sebelahnya. Diperlukan koordinasi lintas sektor dari sumber transportasi, industri, pembakaran sampah, tidak bisa hanya satu sektor. Semakin jelas dan mendesak pemerintah membentuk siapa yang mengkoordinasi penanganan ini," kata Suzanty dalam kesempatan yang sama.