Data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid diduga bocor dan diperjual belikan dalam sebuah platform. Informasi ini disampaikan oleh seorang kreator konten di Instagram.
Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram bernama @realmrbert mengaku menemukan data pribadi Meutya berupa foto KTP, data keluarga hingga sejumlah password miliknya. Meski demikian, ia tidak menyebut secara spesifik platform yang mencantumkan data tersebut.
"Kepada Ibu Meutya Hafid yang terhormat, Menteri Komdigi Indonesia. Ibu, ini adalah foto KTP-mu, atau pernah menjadi foto KTP-mu. Benarkah ibu? Ini adalah data keluargamu, data anakmu, data suamimu yang saya tutupi untuk menjaga privasi, Ibu. Ini adalah password Ibu yang jelas semuanya bisa dibaca, password seorang Menteri Komdigi," kata akun @realmbert di Instagram, Jumat (2/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kreator konten yang disebut Mister Bert ini menyinggung penjualan data pribadi di Telegram. Ia menyebut, satu data pribadi milik seseorang dijual dengan harga Rp10.000, sementara data milik Meutya dijual lebih murah dengan harga Rp2.000.
Dengan harga tersebut, kata dia, para pembeli bisa mendapatkan data pribadi korban berupa foto wajah dengan lokasi.
"Baru-baru saja, dijual data, Rp10.000 (untuk) satu orang, kita bisa dapat seluruh wajahnya, lokasinya, semua itu bisa didapatkan Ibu, (dengan harga) Rp10.000. Tapi, Rp10.000 masih terlalu mahal, karena saya pribadi bisa tahu sumbernya di mana bisa membeli data Ibu, itu cuma Rp2.000," kata Mister Bert.
"Saya bisa temukan saat semua orang, dan itu tidak perlu di-hack lagi. Cukup beli di Telegram," imbuhnya.
Ia turut mengklaim telah beberapa kali mendatangi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melaporkan dugaan kebocoran data serta menunjukkan sejumlah celah keamanan. Namun, belum ada tindakan signifikan dari pihak kementerian dalam mengatasi persoalan tersebut.
"Saya berkali-kali datang ke Komdigi, saya sampaikan ada kebocoran data ini, ada lubang keamanan ini, dan bahkan saya datang menunjukkan kebocoran data Pak Gibran, itu bukan untuk mencari sensasi, tetapi supaya ada yang sadar, ada yang melakukan perbaikan data di Indonesia," tegasnya.
Menurut Mister Bert, temuan ini bukan dimaksudkan untuk mempermalukan atau mengekspos data pribadi Meutya, namun sebagai peringatan mengenai seriusnya persoalan kebocoran data di Indonesia. Ia menilai, jika data pribadi seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap isu digital saja dapat tersebar, masyarakat umum menghadapi risiko yang lebih besar.
Oleh karena itu, ia meminta Meutya sebagai Menkomdigi untuk menggunakan kewenangannya dalam memperkuat perlindungan data pribadi, menindak praktik perdagangan maupun penyalahgunaan data.
Mister Bert menegaskan, kritik tersebut disampaikan karena kepeduliannya terhadap persoalan keamanan data di Indonesia. Ia juga meminta pemerintah tidak mengabaikan laporan mengenai kebocoran data yang terjadi berulang kali.
"Setiap hari ada penipuan jenis baru, dan saya sampai tidak sanggup lagi membuat edukasi video terbaru, saking banyaknya jenis penipuan terbaru. Saya tidak mau ambil posisi di tempatmu, ibu. Tapi saya mau tindakan penipuan itu harus berhenti," ujar dia.
Respons Komdigi
CNNIndonesia.com kemudian meminta tanggapan dari Komdigi mengenai dugaan kebocoran data Meutya. Komdigi kemudian mengeluarkan pernyataan resmi lewat Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar.
Dalam pernyataan resminya, Alexander mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Polri dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut kasus dugaan jual beli data ilegal yang sedang ramai belakangan ini.
"Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan," kata Alexander dalam pernyataan resminya, Jumat (2/10).
Ia mengatakan koordinasi dengan Kepolisian juga dilakukan terhadap situs-situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi. Situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk melalui langkah pemblokiran terhadap akses ke situs yang melanggar ketentuan.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan karena penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Alexander meminta masyarakat tidak turut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Data yang sudah beredar di ruang digital tetap merupakan data pribadi dan tidak otomatis menjadi informasi yang bebas untuk disebarluaskan kembali.
Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Komdigi memandang ancaman terhadap keamanan data sebagai tantangan lintas negara yang terus berkembang. Data yang pernah terekspos dapat muncul kembali melalui berbagai saluran dan metode, sehingga penanganannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.
(nad/dmi)