Pemerintah mulai menggencarkan program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Salah satunya adalah dengan peresmian fasilitas proyek PSEL di kawasan TPAS Galuga, Kabupaten Bogor. Program ini diharapkan dapat jadi solusi atas masalah sampah di Indonesia, khususnya kabupaten Bogor.
Proyek ini mengintegrasikan teknologi PSEL untuk mengolah sampah baru dengan teknologi pirolisis yang berfungsi mengatasi timbunan sampah lama dalam satu kawasan di TPAS Galuga. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, integrasi dua teknologi dalam satu kawasan ini menjadi terobosan dalam penanganan persoalan sampah di Indonesia.
Penanganan sampah ini dinilai mendesak karena setiap harinya, Kabupaten Bogor menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah, dengan 700-1.000 ton per hari di Kota Bogor. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.500 ton sampah baru/hari, dengan cara konversi menjadi energi listrik berkapasitas sekitar 20-30 MW.
Namun, benarkah demikian? Greenpeace Indonesia justru menilai PSEL bukan solusi menangani masalah sampah di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia Ibrar Akbar menyebut proyek PSEL yang mengolah 1.500 ton sampah ini berseberangan dengan hierarki pengelolaan sampah. Hierarki memprioritaskan pengurangan dari hulu, sedangkan PSEL akan terus membutuhkan sampah untuk mengoperasikan teknologinya.
"Kami melihat PSEL ini bukan solusi permasalahan sampah, dengan pendekatan proyek dan bisnis, maka melihat sampah sebagai sumber ekonomi yang harus dipertahankan," kata Ibrar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/9).
Ibrar menyoroti kebutuhan PSEL untuk mendapatkan pasokan sekitar 1.500 ton sampah per hari. Menurutnya, kebutuhan ini berpotensi membuat sistem pengelolaan sampah tetap bergantung pada pasokan sampah dalam jumlah besar, hal ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk terus menghasilkan sampah.
"Karena PSEL bersebrangan dengan prioritas utama hierarki pengelolaan sampah, maka akan sulit mengatasi masalah sampah karena ada kebutuhan pasokan 1.500 ton per hari yang harus dipenuhi agar PSEL ini berjalan, secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk terus menghasilkan sampah," tambahnya.
Menurutnya, kondisi pengelolaan sampah saat ini masih belum terpilah dengan baik akibatnya banyak sampah kering tercampur dengan basah. Kondisi ini terjadi karena regulasi, infrastruktur serta dukungan yang tidak diarahkan untuk memisahkan sampah-sampah.
"Sampah-sampah basah ini lah yang kurang cocok dengan teknologi PSEL," tegas Ibrar.
Di samping itu, keterbatasan anggaran di sejumlah wilayah daerah atau kota juga menjadi kendala untuk menggunakan teknologi ini. Menurutnya, PSEL membutuhkan anggaran besar untuk operasional, maka hal ini perlu menjadi perhatian.
"Belum lagi bicara soal masalah anggaran, dengan kondisi daerah atau kota menghadapi keterbatasan anggaran pengelolaan sampah, dengan PSEL yang membutuhkan anggaran besar untuk operasional maka hal tersebut perlu menjadi perhatian," jelas Ibrar.
Dampak buruk
Dari sisi lingkungan, Ibrar mengatakan proses pembakaran dalam PSEL akan menghasilkan residu yang tetap harus dikelola dan berpotensi membutuhkan tempat pembuangan akhir (TPA) tersendiri dan menimbulkan beban baru.
Hasil dari pembakaran menghasilkan emisi yang memberikan dampak buruk kesehatan kepada warga sekitar proyek PSEL, kata Ibrar.
Menurutnya, persoalan ini juga perlu menjadi perhatian karena transparansi hasil uji emisi serta pengawasan terhadap kelayakan dan dampak PSEL masih menjadi tantangan di Indonesia.
"Karena dampak buruk kesehatanlah yang akan muncul karena proses pembakaran sampah ini, ditambahkan dengan tidak transparan dan lemahnya pengawasan uji emisi, kelayakan dan keterbukaan," tuturnya.
Lihat Juga : |
PSEL akan menggunakan teknologi moving grate incinerator dengan Air Pollution Control System (APCS) untuk mengelola 1.500 ton sampah. Teknologi ini disebut dapat mengurangi volume sampah secara signifikan dalam waktu singkat.
Greenpeace menilai yang harus menjadi prioritas adalah pemilihan sampah dari hulu, menaikkan anggaran daerah atau kota agar bisa melakukan pemilihan dan pengelolaan sampah organik.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga harus mendorong industri hulu produksi plastik dan manufaktur agar melakukan pengurangan produksi plastik sekali pakai serta transisi ke model bisnis dari kemasan plastik sekali pakai menuju sistem guna ulang.
"Pemerintah Pusat harus mendorong industri hulu produksi plastik dan manufaktur agar melakukan pengurangan produksi plastik sekali pakai serta transisi ke model bisnis dari kemasan plastik sekali pakai menuju sistem guna ulang," tutup Ibrar.
Untung rugi PLTSa
Proyek ini rencananya ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Pemerintah menilai proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ini jadi langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang kian menggunung.
Pakar Teknik Bioproses UGM Wiranti mengatakan, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesiapan teknis dan perubahan perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah.
Ia menekankan bahwa proyek ini akan lebih optimal jika disertai dengan pemilahan sampah yang baik. Sampah yang masuk ke fasilitas ini sebainya berupa sampah kering agar efisiensi termal terjaga dan peralatan tidak cepat rusak.
"Jika sampai masih bercampur antar organik dan anorganik, proses akan merugi dan investasi berisiko sia-sia. PLTSa memang bisa dilengkapi dengan alat pengering, tapi hal itu meningkatkan biaya operasional sekaligus menimbulkan bau yang mengganggu," kata Wiratni, melansir laman resmi UGM.
Ia menambahkan bahwa PLTSa sebaiknya tidak menjadi satu-satunya solusi dalam penanganan sampah. Menurut dia, akar masalah sesungguhnya ada pada manusia selaku penghasil sampah.
"Proyek PLTSa ini sebenarnya merupakan proyek idealis dalam konteks energi terbarukan. Filosofinya sangat bagus, tetapi secara keekonomian tidak bisa bersaing dengan listrik konvensional. Karena itu, strategi pemanfaatan listrik perlu dibuat lebih inovatif," ungkap dia.
