Erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa hari terakhir kerap dikaitkan dengan peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2018. Pakar kebencanaan menyebut peristiwa tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat potensi bahaya dari gunung tersebut.
Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono menjelaskan bahwa peristiwa tsunami di Selat Sunda yang terjadi pada 2018 lalu dapat menjadi salah satu acuan penting dalam melihat potensi bahaya Gunung Anak Krakatau di masa depan.
Meski begitu, setiap siklus erupsi memiliki karakteristik yang berbeda. Menurutnya, peristiwa tahun 2018 menunjukkan bahwa ancaman tsunami tidak selalu datang dari ledakan erupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada tahun 2018, tsunami yang terjadi bukan disebabkan oleh ledakan abu atau gas, melainkan akibat longsornya tubuh Gunung Anak Krakatau ke laut secara tiba-tiba (flank collapse).
"Peristiwa 2018 dapat menjadi peta acuan bahaya baru (benchmark), meskipun setiap siklus erupsi tetap memiliki dinamika yang unik," kata Daryono kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/9).
Menurut Daryono, mekanisme longsoran lereng ini akan selalu menjadi ancaman permanen selama proses pembangunan tubuh Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Gunung akan membangun kembali tubuhnya melalui tumpukan lava baru hinga mencapai titik ketidakstabilan struktur (slope instability).
"Mekanisme longsoran lereng ini akan selalu menjadi ancaman permanen selama Anak Krakatau terus "membangun" kembali tubuhnya melalui tumpukan lava baru hingga mencapai titik ketidakstabilan struktur," imbuh Daryono.
Sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berpotensi memicu gelombang tsunami seperti yang terjadi pada tahun 2018 lalu.
Terdapat perbedaan mendasar antara kondisi fisik Gunung Anak Krakatau saat ini dengan morfologi bangunan gunung sebelum terjadinya tsunami 2018. Pemicu utama gelombang tsunami pada 2018 adalah longsoran skala masif dari dinding gunung yang runtuh ke laut. Sementara untuk saat ini, struktur fisik gunung terbilang jauh lebih kokoh dan stabil.
Berdasarkan evaluasi dan pemantauan data geologi terkini, bentuk kawah utama serta tubuh gunung pasca-runtuhan 2018 masih dalam kategori aman dari risiko longsoran besar.
Selain itu, proses pembentukan kembali tubuh gunung setelah erupsi 2018 belum mencapai volume kritis yang dapat membahayakan perairan sekitarnya.
Apa langkah mitigasinya?
Menurut Daryono, pemerintah perlu memperkuat mitigasi dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas erupsi, namun juga potensi longsoran dan tsunami vulkanik.
Ia mengungkap ada beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, melakukan penguatan pemantauan dan teknologi.
"Menambah dan merawat kerapatan jaringan tide gauge, radar cuaca maritim, serta sensor deformasi lereng secara real-time di garis pantai yang paling rawan paparan tsunami vulkanik," jelasnya.
Lebih lanjut, mitigasi juga perlu diterapkan melalui tata ruang berbasis risiko. Pemerintah harus menetapkan zona kerawanan bencana (ZKB) di pesisir Selat Sunda yang ketat, membatasi pembangunan infrastruktur permanen di garis pantai yang paling rawan paparan tsunami vulkanik.
Selanjutnya, memperkuat sistem peringatan berbasis komunitas (community-based evacuation). Menurutnya, masyarakat di kawasan pesisir perlu dibiasakan melakukan evakuasi mandiri ketika melihat indikasi erupsi besar atau mendengar sirene peringatan dini.
"Mengingat jeda waktu tsunami Selat Sunda sangat singkat, masyarakat dilatih untuk melakukan evakuasi mandiri segera setelah melihat indikasi erupsi visual besar atau sirene peringatan dini berbunyi, tanpa menunggu kepastian kabar," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu membangun dan merawat jalur evakuasi tsunami (JET), Tempat Evakuasi Sementara (TES) di dataran tinggi, serta penanaman mangrove di sepanjang pesisir Selat Sunda.
Di saat yang sama, edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan meningkatkan literasi kebencanaan berbasis mandiri dan pemahaman risiko bencana ganda (multi-hazard) di wilayah pesisir Selat Sunda.
Menurut Daryono, edukasi ini penting supaya masyarakat memahami bahwa ancaman bahaya di Selat Sunda tidak hanya bersumber dari guncangan tektonik biasa, melainkan juga dari tsunami non-tektonik akibat erupsi atau longsoran Anak Krakatau yang dapat terjadi sangat cepat tanpa adanya guncangan awal.
"Dengan demikian, masyarakat dilatih untuk bersikap tanggap, mengenali tanda-tanda alam dan indikator pemantauan secara visual, tidak bersikap panik namun selalu siap melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi segera setelah menerima sirene peringatan dini atau melihat indikasi erupsi besar," kata Daryono.