Greenpeace: Isu Pembangkit Nuklir Tumpangi Isu Transisi Energi RI

Organisasi nirlaba lingkungan Greenpeace menilai ada yang menunggangi wacana transisi energi di Tanah Air dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Leo Simanjuntak, Direktur Eksekutif Greenpeace Indonesia, mengatakan masuknya rencana pembangunan PLTN dalam rencana penambahan energi baru nasional sebesar 100GW adalah bentuk tumpangan. Ia menilai nuklir bukan bagian dari jenis energi terbarukan, meski tidak berasal dari material fosil.

Masuknya nuklir ke dalam rencana strategis transisi energi nasional dilakukan dengan sengaja di tengah kelelahan publik menunggu hasil nyata dari program EBT pemerintah.

"Ini yang pro-nuklir kan riding the wave ya. Bukannya benar-benar melakukan perubahan secara fundamental, transisi energi dengan membangun kapasitas energi terbarukan, malah diarahkan ke situ, dengan memanfaatkan ketidaksabaran publik melihat dampak krisis iklim yang harus diakhiri," kata Leo kepada CNN Indonesia, Senin (18/11).

Lihat Juga : LAPORAN DARI AZERBAIJAN Hashim: Pemerintah Cari Lokasi Pas untuk PLTN di Indonesia

Leo menilai mandeknya capaian energi terbarukan pemerintah pada kisaran hanya 11-13 persen mestinya jadi bahan evaluasi. Menurut dia pemerintah Indonesia seolah tidak berdaya mengelola target dari kebijakannya sendiri.

Greenpeace mendesak pemerintah melihat kisah sukses negara-negara tetangga yang mampu mengatrol tambahan EBT nya tanpa memaksakan opsi nuklir.

"Kalau investasi memang mandek, dan kami setuju memang ini yang nampak, ya berarti harus diubah model bisnisnya. Apakah insentif dan subsidi untuk EBT sudah cukup? Semua harus berawal dari political will - sejak pemerintah lalu, ini yang kurang," tambah Leo.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan akan mengambil opsi nuklir sebagai sumber energi September lalu setelah bertemu Badan Energi Atom Dunia, IAEA.

Lihat Juga : PLTU Batu Bara Inggris Tutup, Apa Dampaknya Buat Lingkungan?

Utusan Khusus Presiden untuk isu Iklim Hashim Djojohadikusumo pada hari pertama COP29 mengatakan pemerintah sedang mencari lokasi aman untuk PLTN kapasitas 1 hingga 2 GW.

Sementara menurut Dirjrn EBTKE ESDM, prioritas pemerintah adalah membangun reaktor kapasitas kecil (Small Modular Reactor) di wilayah timur Indonesia yang kekurangan daya listrik. Belum dipastikan apakah reaktor akan dibangun di darat atau mengapung di laut.

Laporan ini ditulis oleh Dewi Safitri yang meliput COP29 dari Baku, Azerbaijan dengan fellowship dari EJN dan Stanley Center for Peace and Security.