AS Bujuk Uni Eropa Blokir Produk 5G Huawei

CNN Indonesia | Rabu, 06/02/2019 07:13 WIB
AS Bujuk Uni Eropa Blokir Produk 5G Huawei Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat berupaya membujuk Uni Eropa untuk melarang penggunaan infrastruktur 5G buatan Huawei dan produsen China lainnya. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (6/2), AS menjadikan Uni Eropa sebagai sekutu utama pelarangan tersebut.

Tindakan ini dilakukan sebagai langkah lanjutan pertemuan Komisi Uni Eropa dengan pemerintah Belgia di Brussel. Pemerintah AS sebelumnya juga telah mengajukan permintaan serupa kepada Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya.

"Kami mengatakan Anda harus sangat, sangat berhati-hati dan kami mendesak mereka (Uni Eropa) untuk tidak terburu-buru menandatangani kontrak dengan pemasok yang tidak dipercaya dari negara-negara seperti China," kata pejabat AS yang namanya tidak diungkap.


Mengutip Reuters, AS beralasan jika perangkat China menimbulkan risiko keamanan sehingga Uni Eropa harus mengeluarkan larangan.

"Menggunakan perangkat buatan Huawei atau ZTE memiliki serangkaian konsekuensi untuk keamanan nasional.. Kami adalah sekutu dengan hampir semua anggota Uni Eropa, termasuk untuk urusan keamanan," ucap pejabat itu.

AS menyatakan telah melarang penggunaan perangkat Huawei pada layanan pemerintah dan perusahaan swasta. Sementara AS nampak memanfaatkan langkah Uni Eropa yang masih belum menentukan sikap atas isu keamanan produk China.

Langkah AS merespons upaya Uni Eropa yang tengah mempertimbangkan proposal soal larangan penggunaan infrastruktur Huawei. Jerman menyatakan khawatir dengan isu spionase melalui perangkat asal China.

Sebaliknya, Prancis justru menyatakan pihaknya belum mengambil sikap untuk melarang penggunaan produk Huawei lantaran tidak memiliki semua informasi layaknya AS.

"Kami mengambil keputusan berdasarkan apa yang kami ketahui. Pada tahap ini, kami belum memutuskan untuk melarang Huawei di Prancis," kata seorang pejabat Prancis baru-baru ini. (Reuters/evn)