Asosiasi Ponsel Desak Pemerintah Atur IMEI

CNN Indonesia | Rabu, 30/01/2019 20:00 WIB
Asosiasi Ponsel Desak Pemerintah Atur IMEI Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia, Hasan Aula, mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan pengaturan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI). Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan industri ponsel itu sendiri.

"IMEI ini tolong didoronglah. Soalnya gara-gara ponsel selundupan, orang dagang jadi ngga bisa jualan bener. Dealer jadi compare harga barang kita dengan harga barang BM (black market). Harga beda jauh lah," keluh Hasan saat dihubungi via sambungan telepon, Selasa (29/1).   

Menurutnya, tawaran harga ponsel selundupan yang berbeda jauh dengan distributor resmi membuat para penjual eceran lebih memilih membeli barang dari para penyelundup ini. Praktek ini mengakibatkan rusaknya struktur harga. 


"Supaya tidak terjadi disrupsi (kekacauan) dalam industri (ponsel) maka kita minta supaya IMEI control ini dijalankan karena untuk mencegah (produk) black market yang sangat menganggu sekali," ujar Hasan ketika ditemui di acara Seluler Business Forum di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Kamis (17/1).

Kerugian setiap merek kata Hasan berbeda-beda setiap waktu. Namun dia membuka, merek yang paling banyak masuk ke pasar gelap Indonesia adalah Xiaomi dan iPhone.

Hasan menjelaskan pasar di tanah air sangat mudah dimasukin perangkat selundupan karena belum adanya regulasi IMEI. Jika di luar negeri sedang terjadi diskon besar-besaran maka imbasnya adalah barang gelap diselundupkan di Indonesia.

"Kalau iPhone itu banyak karena barang aslinya memang mahal ya jadi wajar orang cari yang lebih murah. Black market kan tidak terpotong pajak dan lebih cepat ya biasanya. Oleh karena itu produk belum sampai dijual dipasar, sudah banyak masyarakat yang pakai," lanjutnya.

Kerugian tiap merek ditaksir bos Erajaya ini berkisar antara 20-30 persen tiap bulan. Kerugian itu bergantung pada masa peluncuran ponsel itu sendiri biasanya.

"Jika IMEI tidak dikontrol, harga ponsel akan menjadi tidak stabil. Ponsel BM relatif murah karena tidak comply dengan aturan," tambah Hasan.

Yang kedua, kepercayaan konsumen kepada merek akan menurun jika IMEI tidak diregulasi. Sebab ponsel BM biasanya tidak dapat memberikan layanan maksimal kepada penggunanya sehingga pengguna dengan mudah pindah ke merek lain.

"Oleh karena itu, asosiasi mengharapkan pemerintah benar-benar serius untuk mendeploy aturan ini. Ini akan sangat membantu industri untuk bisa bertahan dan bekerja dengan baik," pungkasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah lama mewacanakan untuk meregistrasi IMEI. Namun hingga kini, aturan tersebut belum juga digulirkan. (kst/eks)