Asosiasi Buka Suara Soal Prabowo Siapkan Perpres Ojol

Jakarta, CNN Indonesia --

Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kebijakan baru dapat membuat pendapatan ojol meningkat signifikan, bahkan mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Jumat (14/8). Kata dia pengemudi sebelumnya menerima sekitar 80 persen dari pendapatan perjalanan, sedangkan melalui kebijakan baru porsi pengemudi menjadi 92 persen, dengan maksimal 8 persen untuk aplikator.

Lihat Juga : Ojol Bakal Dijadikan Pelaku UMKM, Perpres Sedang Digodok

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan pernyataan Prabowo tersebut merupakan sinyal penting bahwa kebijakan negara mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan ekonomi pengemudi transportasi online.

"Yang jauh lebih penting adalah lahirnya kepastian hukum bahwa pengemudi transportasi online memiliki hak ekonomi yang harus dilindungi oleh negara," kata Igun dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8).

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online dinilai merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan negara.

Prabowo sendiri, kata dia, telah menegaskan Perpres tersebut merupakan instrumen untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pengemudi transportasi online, termasuk pengaturan pembagian pendapatan serta perlindungan sosial.

"Pemerintah juga menempatkan jaminan kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan sebagai bagian dari agenda perlindungan pekerja transportasi online," katanya.

Bagi dia Prabowo telah mengambil langkah yang sangat strategis. Negara tidak lagi hanya menjadi regulator yang melihat dari jauh, tetapi hadir memastikan adanya keseimbangan dalam ekosistem transportasi online.

Lihat Juga : Perpres Ojol Ditargetkan Rilis Sebelum 17 Agustus

"Namun, Garda Indonesia menegaskan ukuran keberhasilan Perpres tidak boleh berhenti pada angka persentase pembagian pendapatan," ungkapnya.

"Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah berapa besar peningkatan pendapatan bersih yang benar-benar diterima pengemudi setelah memperhitungkan biaya operasional, jumlah order, tarif perjalanan, insentif, biaya layanan, dan berbagai mekanisme ekonomi lainnya dalam ekosistem aplikasi," lanjut dia.

Karena itu, ia menambahkan Garda Indonesia memandang diperlukan pengawasan dan evaluasi implementasi secara berkelanjutan.

(fea)