Pemkab Kudus Sidak Pajak Kendaraan ASN, Hasilnya Puluhan Nunggak

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melakukan sidak memeriksa tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) milik ASN.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan langkah dilakukan untuk mengetahui ketaatan ASN dalam membayar pajak kendaraan.

"Pemeriksaan terhadap kepatuhan aparatur sipil nasional (ASN) membayar pajak kendaraan bermotor ke masing-masing kantor organisasi perangkat daerah (OPD) tentu menyulitkan, sehingga dipilih saat apel setiap Senin," kata Djati di Kudus, Jateng, Rabu (14/7) mengutip Antara.

Lihat Juga : Balik Nama Kendaraan Tak Sepenuhnya Gratis, Apa yang Perlu Dibayar?

Menurutnya, setiap Senin semua perwakilan dari masing-masing OPD mengikuti apel di halaman Pendopo Kabupaten Kudus, sehingga dimanfaatkan untuk memeriksa kesadaran dan kepatuhan ASN dalam membayar pajak.

Hasilnya, ditemukan 32 objek pajak kendaraan yang belum melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor didominasi kendaraan pribadi. Dua objek di antaranya merupakan kendaraan dinas yang memang hendak dilelang, sehingga pajak kendaraannya nantinya dialihkan kepada pemenang lelang.

"Dalam proses lelang, akan diinformasikan kondisinya, sehingga tunggakan pajak nantinya juga ditanggung pemenang lelang. Sedangkan, kendaraan pribadi ada pula masyarakat umum yang yang mengurus layanan di Mal Pelayanan Publik Kudus ikut terjaring," ujarnya.

Dari 32 objek pajak kendaraan yang belum membayar pajak, tiga di antaranya merupakan kendaraan roda empat dengan total nilai pajaknya sebesar Rp17,8 juta.

Lihat Juga : Kendaraan Mati Pajak Tak Bisa Beli BBM di Jatim Hoaks

Ia mengungkapkan masing-masing ASN yang terjaring operasi "Gadis Pantura" diminta melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.

"Mereka kami berikan surat untuk melaksanakan pembayaran maksimal tujuh hari dengan tembusan ke pimpinan OPD. Termasuk, kendaraan bermotor yang harus melakukan penggantian plat kendaraan," ujarnya.

Setelah tujuh hari, kata dia, pimpinan OPD diminta melaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, karena nantinya bisa menjadi penilaian terkait disiplin ASN.

Ia berharap melalui operasi tersebut agar meningkatkan disiplin dan kesadaran ASN dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

(tim/mik) Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]