Dedi Mulyadi Ingin Hapus Pajak Kendaraan di Jawa Barat

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan gagasannya menghapus pajak kendaraan bermotor (PKB) lalu menggantinya dengan jalan berbayar. Konsepnya, jelas dia, hanya kendaraan menggunakan jalan yang bayar sedangkan jika tidak maka tak perlu.

"Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar," kata Dedi dalam unggahan di media sosialnya, Selasa (12/5).

Lihat Juga : KDM Tunda Pajak Kendaraan Listrik Jabar Usai Dialog dengan Mendagri

Menurut Dedi hal ini buat mewujudkan keadilan. Jadi hanya pihak yang menggunakan jalan wajib membayar.

Lalu dia juga menyampaikan kewajiban membayar jalan ditentukan dari berat kendaraan. Semakin berat maka kewajibannya semakin besar.

Kemudian dia mengatakan gagasan ini agar setiap orang yang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan sehingga jalan tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak penting.

Syarat jalan berbayar

Sebelum menerapkan jalan berbayar, Dedi menyampaikan beberapa hal harus terpenuhi dahulu di Jawa Barat. Pertama, kondisi jalan harus mulus, memiliki drainase yang memadai serta jaringan penerangan jalan yang memadai dan indah.

Lalu jalan dilengkapi CCTV sebagai pengaman bagi pengguna jalan dan tersedia pos pengamanan. Pos pengamanan ini dikatakan berisi mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans dan tim paramedis.

"Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar," katanya.

Kajian

Dedi bilang jalan berbayar kini tengah dikaji oleh berbagai pihak termasuk akademisi, pakar dan pihak lain yang punya kepentingan serta kemampuan membaca arah perkembangan jalan.

"Hatur nuhun, sekali lagi ini baru gagasan," ujar dia.

Lihat Juga : Mulai Dari Jabar, Kini Perpanjang STNK Tanpa KTP Berlaku Nasional

Sebelumnya Dedi telah membicarakan jalan berbayar dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung pada Senin (11/5).

Jalan berbayar dikatakan sebagai pengganti PKB demi menciptakan sistem penarikan pajak lebih berkeadilan seiring kendaraan listrik diminta pemerintah pusat tidak dikenakan PKB oleh pemerintah provinsi.

"Ya ini konsep, kan pajak untuk kendaraan listrik tidak boleh dikenakan. Tapi ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar," kata Dedi selepas rapat, dikutip s.

Dedi menjelaskan eksekusi ini mesti memperhitungkan seluruh jalan provinsi di Jawa Barat telah memenuhi syarat seperti jalan tol, salah satunya pembayaran digital.

"Memperhitungkan semua jalan provinsi memenuhi syarat seperti jalan tol. Sistem pembayarannya nanti digital, tidak usah ditempel seperti tol. Ada teknologinya, sudah ada. Di negara-negara lain sudah ada," ucapnya.

(fea) Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]