AHM Soal Insentif Motor Listrik: Berarti Buat Konsumen dan Produsen

Pabrikan sepeda motor terbesar di Indonesia, Astra Honda Motor (AHM), menilai uluran tangan pemerintah dalam bentuk insentif untuk pembelian motor listrik di Tanah Air merupakan langkah positif.

Menurut Ahmad Muhibbuddin, General Manager Corporate Communication AHM, kebijakan ini layak dinanti untuk kembali diterapkan, sebab dapat memberi yang menerima dampak positif bukan cuma konsumen tetapi juga produsen.

"Ya kalau dari kami, kami berada pada posisi yang menanti. Menunggu insentif itu karena bagaimana pun insentif itu berarti buat konsumen, buat produsen juga," kata Muhibbuddin di Jakarta, Jumat (10/10).

Lihat Juga : Semua Motor Baru Honda di Indonesia Bisa Teguk Bensin E10

Ia menuturkan melalui penerapan insentif, harga motor listrik di Indonesia menjadi semakin terjangkau. Hal ini dikatakan bisa meninggikan minat masyarakat membeli atau beralih dari motor konvensional ke motor listrik.

Honda sendiri memilih mengucurkan 'insentif' sendiri buat konsumen dalam bentuk diskon motor listrik yang nilainya sempat mencapai puluhan juta rupiah.

"Karena itu bisa jadi salah satu faktor mendorong minat atau keinginan orang untuk beli motor listrik. Jadi posisinya kami menanti," katanya.

Belum terbit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah buka suara mengenai kebijakan insentif yang hingga saat ini tidak kunjung cair.

Sebelumnya insentif ini sempat diberikan kepada masyarakat pada 2024 dengan nominal Rp7 juta per unit, tapi kuotanya telah habis terserap pada Oktober 2024 dan sampai kini belum ada kepastian bakal dilanjutkan atau tidak.

Lihat Juga : Honda Klaim Penetrasi Motor Listrik Tak Usik Pasar Motor Bensin di RI

Airlangga menerangkan kebijakan insentif ini perlu dibahas lebih lanjut karena berkaitan dengan mekanisme penganggaran.

"Ya itu teknikal dari pada penganggaran," kata Airlangga ditemui wartawan di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/10).

Dia memperkirakan realisasi kebijakan insentif motor listrik kemungkinan dilakukan tahun depan, sebab sampai sekarang belum dibahas meski 2025 sudah hampir berakhir.

"Tahun depan, belum dibahas," singkat Airlangga.