Gaikindo Minta Pemerintah Segera Tangani Masalah PHK Industri Otomotif

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah mengambil langkah cepat agar gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor otomotif tidak meluas.

Desakan ini muncul seiring menurunnya penjualan kendaraan bermotor dalam beberapa waktu terakhir di dalam negeri. Bahkan kondisi tersebut telah berdampak kepada industri komponen nasional sehingga sebagian pengusaha terpaksa merumahkan pekerja.

"Justru harus gerak cepat supaya menghindari PHK dan lainnya," kata Jongkie D Sugiarto, Ketua I Gaikindo saat dihubungi, Senin (8/9).

Menurutnya Gaikindo sudah memberikan sejumlah masukan ke pemerintah yang bertujuan menstimulasi pasar otomotif, khususnya roda empat atau lebih.

Lihat Juga : Pajak Kendaraan di Indonesia Salah Satu Tertinggi di Dunia

Beberapa masukan itu seperti penerapan ulang Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Kebijakan itu dianggap Gaikindo masuk akal karena akan memberi dampak positif terhadap penjualan mobil domestik seperti kala pandemi beberapa tahun sebelumnya.

"Kami itu sudah mengusulkan untuk memakai skema PPnBM DTP lagi seperti waktu Covid, karena terbukti sangat berhasil. Ya untuk merek yang diproduksi dalam negeri dan memakai komponen > 60 persen. Maksudnya agar harga menjadi lebih terjangkau dan produksi mobil dan komponennya berkelanjutan," kata dia.

"Waktu Covid angka penjualan meningkat tajam, volume naik. Dan pendapatan PPN, PPh, BBNKB, PKB semua naik dua kali lipat," sambung Jongkie kemudian.

Meski begitu, Jongkie menyadari Gaikindo yang menaungi puluhan merek mobil dan kendaraan niaga ini tak punya kewenangan atas usulan tersebut. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.

Lihat Juga : Gaikindo Harap Situasi Kondusif Agar Penjualan Mobil Bisa Ngegas Lagi

"Ya kami sudah usulkan tinggal pemerintah yang harus tindak lanjut dengan kementerian-kementerian terkait," kata dia.

Sebelumnya,Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), memaparkan PHK di industri komponen telah berjalan sejak pertengahan 2024.

Ia tak menyebut berapa jumlah pekerja terdampak, namun dari laporan perusahaan anggota GIAMM, jumlah karyawan kena PHK bervariasi mulai dari 3 persen sampai 23 persen dari total pekerja di perusahaan.

Saat ini GIIAM beranggotakan 250 perusahaan komponen berskala kecil hingga berstatus industri semi padat karya.

"Berdasarkan informasi anggota, pengurangan karyawan sebenarnya mulai terjadi di pertengahan 2024. Berdasarkan info per Juli kemarin pengurangan karyawan bervariasi 3-23 persen tergantung dari jenis perusahaan masing-masing," kata Rachmat melalui pesan singkat, Rabu (27/8).

Rachmat menambahkan PHK yang terjadi merupakan akumulasi atas situasi pasar otomotif tak menentu sejak 2023. Ia mengurai kondisi amburadul membuat pasokan komponen ke produsen turun sekitar 28 persen per 22 Juli 2025.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan retail kendaraan roda empat dan lebih pada Januari-Juli 2025 mengalami penurunan 10,8 persen, dari 508.041 unit pada periode sama tahun lalu menjadi 453.278 unit.

Penurunan juga terjadi untuk wholesales Januari-Juli 2025 sebesar 10,1 persen, di mana pada tujuh bulan pertama 2024 distribusi mencapai 484.250 unit, sedangkan kini 435.390 unit.

Tak hanya mobil, penjualan roda dua juga surut pada Januari-Juli 2025, menjadi 3.691.677 unit dari periode serupa tahun kemarin 3.769.895 unit.

Masalah lain yang disorot adalah meningkatnya impor truk CBU untuk kebutuhan pertambangan dan itu cukup menekan pasar. Sementara itu pasar mobil listrik di Tanah Air memang mengalami pertumbuhan, tetapi kendaraan jenis ini tak membutuhkan komponen sebanyak mobil konvensional.

"Itu membuat total pasar tergerus lebih dari 38 persen. Dan dengan sangat terpaksa beberapa industri komponen atau part yang tidak bisa ekspor mengurangi karyawannya," ucap Rachmat.