KOI: Atlet Jalur Mandiri Tak Otomatis Berhak Bonus Pemerintah
Peluang pengiriman atlet melalui jalur mandiri atau non-APBN untuk ajang Asian Games 2026 memungkinkan dibuka oleh NOC Indonesia (KOI). Langkah ini diambil sebagai solusi taktis guna menyiasati keterbatasan alokasi anggaran belanja negara.
Meski memberikan lampu hijau bagi cabang olahraga yang ingin membiayai keberangkatannya sendiri, KOI memberikan peringatan keras terkait hak finansial.
Pihak NOC Indonesia menegaskan bahwa status sebagai atlet mandiri tidak secara otomatis membuat mereka berhak menagih bonus dari pemerintah jika berhasil bawa pulang medali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dari sisi kami itu enggak ada pengaruhnya ya, cuma memang pemerintah khawatirnya kalau dia mendapatkan medali, lalu masalah bonus itu bagaimana," ujar Sekretaris Jenderal KOI, Wijaya Noeradi.
"Perihal bonus, ya mereka tidak berhak nuntut, tetapi kami tidak tahu mungkin pemerintah punya pertimbangan lain atau bagaimana karena urusan bonus ini urusan menit-menit terakhir diputuskan nilainya," tambah Wijaya.
Pihak KOI menilai manajemen ekspektasi ini sangat krusial agar tidak memicu polemik tuntutan sepihak di kemudian hari. Komitmen pembagian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan Kemenpora dan Kemenkeu yang memiliki mekanisme birokrasi berliku.
Wijaya secara blak-blakan mengakui bahwa sistem tata kelola keuangan negara di sektor olahraga memiliki kompleksitas tinggi.
Dinamika anggaran negara yang rumit sering kali membuat nominal dan kepastian pencairan bonus baru bisa dikunci menjelang akhir pelaksanaan ajang multi-event.
Sesuai dengan cetak biru yang disepakati, opsi pendanaan non-APBN ini tidak hanya disiapkan secara instan untuk menyambut ajang olahraga di Aichi-Nagoya. Skema ini dirancang sebagai regulasi jangka panjang untuk membangun kemandirian finansial seluruh federasi nasional di masa depan.
Guna mencegah terjadinya kekacauan administratif, KOI kini telah menugaskan sebuah tim kelompok kerja perumus khusus. Tim ini bertugas menyusun standar operasional prosedur komprehensif yang mengatur seluruh aspek teknis, logistik, hingga legalitas pengiriman atlet non-APBN.
Anggota Dewan Etik KOI, Anthony C. Sunarjo mengonfirmasi penyusunan petunjuk teknis sedang dikebut bersama perwakilan cabor. Aturan tertulis ini dinilai mendesak karena variabel regulasi mandiri membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
"Jadi pada tadi diputuskan dibentuk tim perumus untuk menyusun semacam SOP atau ketentuan tentang pengiriman atlet secara mandiri. Bagaimana hal-hal teknis yang tersangkut dengan kemandirian tadi. Karena rumit, itu cukup rumit ya, karena banyak hal yang harus dibahas dan dibicarakan bersama dengan cabor-cabor," ucap Anthony.
(afr/afr/rhr) Add
as a preferred source on Google