Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Dengan begitu, kursi Wapres RI resmi kosong.
Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Gibran. Prabowo mengatakan, selama dua tahun bersama-sama memimpin pemerintahan, Gibran sudah bekerja dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu bagaimana mekanisme pemilihan Wapres RI setelah Gibran mundur?
Presiden RI Prabowo Subianto hanya bisa mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka. Dua nama tersebut nantinya akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia hingga akhir masa jabatan periode 2024-2029.
Mekanisme pengisian jabatan wapres itu telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Konstitusi mengatur MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," demikian bunyi pasal tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan MPR nantinya akan menyurati Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon wapres beserta dokumen persyaratan masing-masing kandidat.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden [Gibran] itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden [Prabowo] untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," kata Yusril seperti diberitakan Kamis (12/11).
Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu untuk mengajukan dua nama calon wapres. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.
Kemudian, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wapres pengganti Gibran. Namun, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan menggelar pemilihan ulang satu kali.
Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan satu dari dua kandidat untuk ditetapkan sebagai wapres menggantikan Gibran.
Sementara itu, menindaklanjuti pengajuan surat pengunduran diri dari Gibran, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rapat akan dihadiri seluruh pimpinan fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD.
"MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang," kata dia di kompleks parlemen.
Muzani mengatakan rapat gabungan akan memutuskan empat hal. Pertama, tanggal atau jadwal pelaksanaan paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
Kedua, rapat gabungan juga akan memutuskan agar MPR segera mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama cawapres yang akan dipilih di Paripurna.
Ketiga, rapat gabungan sekaligus membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.
(dis/end)
