Fakta-fakta Terbaru soal Kasus Penyadapan terhadap Prabowo

CNN Indonesia
Sabtu, 07 Nov 2026 08:20 WIB
Indonesian President Prabowo Subianto speaks during a joint-press conference with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (not pictured) following their meeting at the Merdeka Palace in Jakarta, Indonesia, October 11, 2026. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfian
Mantan Kapolri Listyo Sigit diduga melakukan peyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Jakarta, CNN Indonesia --

Bareskrim Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Kasus ini pertama terungkap pada Selasa (3/11) dan melibatkan sejumlah jenderal polisi, salah satunya eks Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo.

Sejumlah pihak telah bersuara menuntut agar kasus ini diusut tuntas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut fakta-fakta terbaru kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo.

ADVERTISEMENT

Eks Kadiv TIK jadi tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadiv TIK, Irjen Slamet Uliandi (SU), sebagai tersangka baru dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto mengatakan bahwa SU pernah menjadi Kabag Monitoring di Bareskrim Polri. Dari gelar perkara, dua tersangka sebelumnya yakni EH dan AS disebut selalu meminta izin kepada SU untuk penyadapan dan penghapusan hasil penyadapan.

"Untuk tersangka SU untuk saat ini belum bisa dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," katanya dalam konferensi pers pada Kamis (5/11).

Dengan penetapan terbaru ini, total ada empat tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. Tiga tersangka sebelumnya, yakni Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

[Gambas:Video CNN]

Bentuk tim khusus

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami kasus ini.

"Pertama bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengar berbagai isu dan perkembangannya terkait info yang menjadi perhatian publik. Kapolri telah membentuk tim khusus dalam merespons info dan isu tersebut untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin Kabareskrim," kata Trunoyudo dalam jumpa pers yang sama.

Trunoyudo menuturkan proses pendalaman yang dilakukan timsus akan memerlukan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum. Dia memastikan hasil kerja timsus akan disampaikan secara transparan dan akuntabel ke publik.

Jokowi respons kasus penyadapan Prabowo

Presiden ke-7 RI Joko Widodo irit bicara saat ditanya mengenai pihak yang mengaitkannya dengan kasus dugaan penyadapan oleh Listyo Cs.

"Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Jokowi juga hanya menjawab singkat terkait dugaan makar yang dilakukan Listyo di balik penyadapan presiden.

"Kita bersama ikuti proses hukum yang ada," ucapnya.

Jokowi dikaitkan dengan kasus tersebut lantaran dirinya yang melantik Listyo sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. Listyo diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dalam kurun waktu 2025-2026.

Listyo dicopot dari KSP

Presiden Prabowo resmi mencopot Listyo usai yang bersangkutan menjadi tersangka atas kasus dugaan penyadapan.

Prabowo menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Ada konsekuensi logis karena salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu kami sampaikan pagi ini Presiden telah menandatangani Keppres Pemberhentian Listyo sigit dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan selanjutnya Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk sementara, beliau menunjuk Letjen Ariyo Windutomo sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Rabu (4/11).

Listyo Cs hadapi sidang etik

Mabes Polri memastikan empat perwira tinggi yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri.

"Terkait kode etik tentu secara kesinambungan ini terus juga dalam proses ke arah sana," ujar Trunoyudo pada Kamis.

Kendati demikian, Trunoyudo belum mengungkap secara pasti kapan sidang dugaan pelanggaran etik itu akan digelar. Ia hanya mengatakan saat ini penyidik masih terus melakukan pengembangan perkara.

LIHAT SELENGKAPNYA