Kepolisian Daerah Metro Jaya mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik krusial Jakarta Pusat pada Rabu (28/10).
Imbauan ini dikeluarkan seiring digelarnya aksi unjuk rasa oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Berdasarkan informasi resmi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, aksi penyampaian pendapat tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa kawasan utama yang diprediksi menjadi titik konsentrasi massa meliputi gedung DPR/MPR RI di kawasan Senayan, Bundaran Hotel Indonesia (HI), kawasan Monumen Nasional (Monas), serta Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Guna menjaga kelancaran mobilitas warga, pihak kepolisian menyiagakan personel di lapangan dan menyiapkan rekayasa arus lalu lintas yang akan diterapkan secara situasional tergantung pada tingkat kepadatan di lokasi.
"Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut, menggunakan rute alternatif, mengatur waktu perjalanan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan," tulis TMC Polda Metro Jaya dalam keterangan resminya, Rabu (28/10).
Pihak kepolisian juga mengingatkan para pengendara untuk terus memantau pembaruan kondisi lalu lintas terkini secara berkala melalui akun media sosial resmi @tmcpoldametrojaya sebelum melakukan perjalanan menembus pusat kota.
Aksi unjuk rasa kali ini dimotori oleh elemen mahasiswa, termasuk BEM UI, bersama aliansi masyarakat sipil. Massa menyuarakan serangkaian tuntutan mendesak terkait isu lingkungan hidup, penegakan hukum, serta etika bernegara.
Salah satu fokus utama yang disuarakan adalah desakan penanganan serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk penindakan hukum tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat.
Selain isu lingkungan, elemen massa juga menyuarakan komitmen penuntasan pelanggaran HAM, perlindungan kebebasan berpendapat, pemenuhan hak pendidikan, serta penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
(tim)