Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, bertemu di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10). Keduanya membahas sejumlah isu keuangan, mulai dari anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra hingga bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi.
Tito yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra menyebut salah satu topik pembahasan adalah pembiayaan penanganan pascabencana pada 2027. Berdasarkan dokumen rencana induk, proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) berlangsung pada 2026 hingga 2028.
"Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan tersebut turut membahas daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Kedua menteri berupaya mencari solusi sekaligus mengidentifikasi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Tito mengatakan akan dibentuk tim teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri untuk membahas solusi atas persoalan itu. Tim tersebut akan menyoroti daerah yang pembiayaan belanja pegawainya berada di atas 40 hingga 50 persen.
"Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya," terang dia.
Dalam pertemuan yang sama, kedua menteri juga membahas pemberian insentif fiskal kepada daerah berprestasi. Kemendagri memberikan bantuan pemerintah sebagai bentuk apresiasi berdasarkan berbagai kategori penilaian, yang diharapkan dapat mendorong persaingan positif antarkepala daerah.
Sementara itu, Suahasil menekankan bahwa program rehab-rekon pascabencana Sumatera yang telah dianggarkan pada 2026 harus diselesaikan sesuai rencana. Pemerintah juga perlu mempersiapkan kebutuhan pendanaan untuk mendukung kelanjutan program pada 2027 dan 2028.
Di sisi lain, Suahasil menekankan pentingnya menuntaskan program rehab-rekon pascabencana Sumatra yang telah dianggarkan pada 2026. Ia juga menekankan perlunya persiapan kebutuhan dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 2027 dan 2028.
"Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027," tuturnya.
Suahasil menegaskan, Kemenkeu terus memastikan ketersediaan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera sesuai dengan rencana induk. Kepastian pendanaan tersebut diperlukan agar seluruh program penanganan pascabencana dapat terlaksana tanpa menyisakan pekerjaan yang belum tuntas.
"Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai," pungkas dia.
(rir)