Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Muhammad Ramadhani menjelaskan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Ramadhani dihadirkan sebagai ahli oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
Ia menjelaskan nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut dihitung dari tiga komponen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, dihitung dari selisih penerimaan yang diterima oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari jemaah dengan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebanyak 8.151 jemaah. Nilainya mencapai Rp438,2 miliar.
Kedua, dari penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus di tahun 2024. Nilai yang dihitung dalam komponen ini mencapai Rp39,9 miliar.
Ketiga adalah fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan tahun 2024. Nilainya mencapai Rp143,9 miliar.
"Sehingga total nilai kerugian negara yang telah kami cantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan investigasi atas penghitungan kerugian negara adalah senilai Rp622.090.207.166,41," kata Ramadhani.
Keterangan ahli ini disampaikan untuk empat orang Terdakwa yang diproses hukum dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Mereka ialah mantan Menteri Agama periode 2019-2024, Yaqut Cholil Qoumas; Staf Khusus Yaqut yang bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Kasus ini diduga juga memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 PIHK.
