Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), Senin (27/10) kemarin. Di sana, dia bertemu dengan para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Cilacap, Jawa Tengah, dan berdialog guna memastikan permasalahan di lapangan segera dapat ditangani termasuk terkait akses solar subsidi.
Gibran menerima aspirasi dari para nelayan terkait akses solar, pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis minyak jelantah, hingga layanan desa, bantuan sosial, air bersih, dan pelayanan yang setara bagi seluruh warga.
"Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujar Gibran, dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Gibran lalu meminta Staf Khusus Wapres Tina Talisa mengawal penyaluran solar bersubsidi di Cilacap agar berjalan sesuai kebutuhan nelayan dan tidak ada oknum yang memanfaatkan kuota untuk nelayan tersebut.
Dia juga turut menyoroti kendala administrasi yang masih dihadapi sebagian nelayan dalam memperoleh surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi.
Nelayan dengan ukuran kapal di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki surat rekomendasi diminta segera mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Gibran juga disebutkan meminta agar data nelayan yang terkendala dihimpun sehingga proses pengurusannya dapat segera ditindaklanjuti.
"Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU," imbau putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
Selain memastikan tindak lanjut melalui koordinasi antarlembaga, Gibran juga membuka ruang komunikasi agar aspirasi nelayan dapat terus dipantau setelah kunjungan berlangsung. Ia meminta perwakilan nelayan mencatat nomor kontak pejabat pendamping untuk mengetahui perkembangan penanganan berbagai persoalan yang disampaikan.
Dalam dialog tersebut, aspirasi mengenai ketersediaan solar juga disampaikan langsung oleh nelayan. Agustin mengapresiasi kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal nelayan berukuran GT 31-200 yang dinilainya membantu kelancaran aktivitas melaut.
"Saya pertama-tama, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden terealisasi solar khusus nelayan untuk GT31-200. Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT31-200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar," kata Agustin.
Sementara itu, nelayan lainnya, Temu, menyampaikan bahwa keterbatasan solar bersubsidi masih menjadi kendala bagi kapal berukuran 30 GT ke bawah. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani agar nelayan dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih lancar.
"Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik," papar Temu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menegaskan bahwa kendala yang dihadapi nelayan perlu ditelusuri agar langkah penyelesaiannya dapat segera ditentukan. Ia memastikan kehadirannya di Cilacap menjadi kesempatan untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian atas kendala yang mereka hadapi.
"Coba nanti kami cek ya, kekurangan syarat-syaratnya apa. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini," kata Gibran.
Respons Pemprov Jateng
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, yang mendampingi kunker Gibran di Cilacap memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dan memperkuat kolaborasi, terutama dengan pemerinth pusat.
Sumarno mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, pendangkalan jalur pelayaran, pengembangan energi hijau, hingga persoalan tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan.
"Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut," katanya, dikutip dari Antara.
Ia mengatakan pula, salah satu persoalan yang mengemuka adalah meningkatnya kebutuhan BBM akibat banyaknya kapal dari luar daerah yang masuk ke Cilacap. Selain itu, kata dia, penanganan pendangkalan jalur pelayaran diusulkan melalui pengerukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya.
Ia menegaskan Pemprov Jateng akan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangannya serta membantu koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan yang berada di luar kewenangan provinsi.
"Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi," kata Sumarno.
(antara/kid)