Menko PMK Sugiono Apresiasi Kinerja Satgas PRR Pulihkan Sumatra

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sugiono menyampaikan apresiasi atas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam memulihkan wilayah terdampak bencana Sumatra.

Setelah sekitar 11 bulan proses pemulihan, sebagian besar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan telah terealisasi. Di tengah capaian tersebut, Sugiono juga menekankan pentingnya mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pemulihan untuk mengantisipasi risiko bencana pada masa mendatang.

Hal itu disampaikan Sugiono saat mengunjungi Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatra di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (26/10).

Dalam kunjungan yang menjadi agenda perdananya sebagai Menko PMK sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR, Sugiono menerima laporan perkembangan pemulihan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR, termasuk berbagai capaian dan kendala yang masih dihadapi.

Sugiono menilai, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan kerja keras dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak.

Upaya tersebut mencakup penerbitan regulasi, dukungan anggaran, serta pemulihan fasilitas dan layanan dasar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Dan saya kira ini merupakan suatu kerja keras yang luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, kita pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana," ujar Sugiono.

Selain memastikan proses pemulihan, Sugiono mengingatkanuntuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.

Menurutnya, perubahan iklim dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah di selatan khatulistiwa cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang.

"Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya," kata Sugiono.

Ia menegaskan, upaya pemulihan perlu terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh unsur terkait.

Percepatan penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa perlu berjalan beriringan dengan perencanaan mitigasi perubahan iklim agar pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.

Sementara itu, Tito Karnavian melaporkan bahwa bencana susulan masih menjadi salah satu tantangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Curah hujan tinggi kembali memicu banjir di sejumlah wilayah, antara lain Padang dan Solok di Sumatra Barat, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Aceh.

Tito menjelaskan, sedimentasi pada sungai-sungai terdampak meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras terjadi, sehingga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki. Karena itu, penanganan sungai perlu dipercepat untuk mengurangi risiko banjir susulan.

Tito menegaskan, percepatan penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat perlu menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan.

Untuk itu, ia meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar pembersihan dan penanganan sungai dapat segera dipercepat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak berjalan lebih optimal.