Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) telah disalurkan sebesar Rp240 miliar.
Hal ini disampaikan Raja Juli dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (23/10).
Rapat itu digelar secara luring dan daring, yang dihadiri oleh Gubernur Kalbar Ria Rosa, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Budi Irawan, Direktur Modifikasi Cuaca Edison Kurnia, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar, Dandim 1203 Letkol Inf Zulkarnaen Galib, Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan bantuan Presiden tersebut diberikan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, bantuan sebesar Rp200 miliar untuk provinsi dan 10 kabupaten kota telah ditransfer.
"Tadi betul kata Pak Gubernur ya, saya mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk ada bantuan presiden kepada untuk Kalimantan Barat. Tahap pertama sudah turun Rp200 miliar dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur maupun kepada Bupati bupati terkait," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis.
Setelahnya, kembali diajukan permohonan bantuan kepada Presiden untuk sejumlah kabupaten yang belum mendapatkan bantuan pada tahap pertama.
Pengajuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan eskalasi karhutla yang berbeda di masing-masing wilayah.
Presiden kemudian menyetujui bantuan untuk empat kabupaten di Kalbar, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
Ia menyebut dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing daerah sekitar dua hari sebelum pernyataannya disampaikan.
"Jadi total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres total Rp240 miliar," katanya.
Ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal dan sesuai peruntukannya.
"Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri," katanya.
Dana yang diberikan Prabowo merupakan dana yang akan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.
Dana itu tidak termasuk dana penanganan karhutla berupa OMC hingga water bombing yang juga dilakukan oleh Pemerintah pusat seperti BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lembaga lainnya.
Kalimantan Barat adalah satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla.
Lima provinsi prioritas karhutla lain adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau.
