Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan memberi tanggapan kritik negara tetangga soal bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Menurutnya karhutla harus ditangani bersama-sama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
"Singapura dan Malaysia dan mungkin beberapa negara tetangga melakukan kritik melalui para tokoh. Padahal kita sudah memiliki framework untuk ASEAN. Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat tenang?" kata Ignasius Jonan dalam unggahan Instagramnya, pada Rabu (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penanganan karhutla oleh tiga negara ini dapat dilakukan melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, oleh 10 negara pada 10 Juni 2002 dan berlaku efektif pada tahun 2003.
Aturan itu kemudian diratifikasi di Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).
"Kalau ingin ini ditangani, ayo kerja sama. Setiap negara, menurut saya, harus memiliki peralatan, harus memiliki teknologi, dan harus memiliki personel yang cukup," kata Jonan.
Jonan juga menyarankan ketiga negara harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya posisi geografis negara tidak dapat pindah, antara negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia, diapit oleh hutan yang luas.
"Kan, ya bagaimana? Kan, posisi geografisnya tidak bisa pindah, ya. Singapura diapit oleh Malaysia dan diapit oleh Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas," ucapnya.
Ia mendesak agar ketiga negara menangani karhutla secara bersama-sama, termasuk jika ditemukan unsur kesengajaan.
"Kalau mau ini ditangani. Lalu dicari apa apakah ini kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan, coba dicari bersama, bekerja sama, ya," ucap Jonan.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan melalui kritik semata, harus ditangani bersama dan dikenakan sanksi yang adil dan optimal.
"Kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka? Ayo tangani bersama? Kalau ingin dikenakan sanksi secara fair dan optimal, kita duduk bareng, diselesaikan," tambah Jonan.
Jonan menyebut banyak perusahaan yang terlibat karhutla, kemungkinan memiliki kaitan dengan Singapura atau Malaysia.
"Karena banyak juga perusahaan itu juga, yang listing kemungkinan listing di Singapura atau di Malaysia, atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia, baik melalui langsung atau melalui family office atau melalui bermacam-macam," ungkapnya.
Hal inilah yang menjadikan Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus duduk bersama supaya dapat dikenakan sanksi bagi perusahaan yang terduga terlibat karhutla.
Terakhir, ia menutup pesan bahwa bencana ekologi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kerja sama, tidak perlu mengkritik atau menghina satu sama lain.
