Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diukur dari besarnya realisasi, juga manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat transparansi anggaran, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10). Melalui kegiatan bertajuk Jakarta Budget Talks, Pemprov DKI Jakarta memaparkan kinerja pendapatan dan belanja daerah, perkembangan ekonomi, serta capaian berbagai program pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga," ujar Pramono.
Hingga 30 September 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Belanja daerah mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun, meningkat 1,59 persen secara tahunan.
Untuk menjaga kinerja anggaran hingga akhir tahun, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian program dan kegiatan, tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan serta akuntabilitas belanja.
"Saya secara khusus telah meminta perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik," kata Pramono.
Perkuat Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Transportasi
Hingga Triwulan III 2026, realisasi program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari anggaran Rp9,27 triliun, sedangkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari Rp7,93 triliun.
Di bidang perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program tersebut mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta layanan rehabilitasi sosial.
Sementara, realisasi program peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp2,16 triliun. Dukungan mencakup pengembangan jaringan transportasi serta subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Peningkatan layanan transportasi tercermin dari jumlah penumpang ketiga moda yang mencapai 368,4 juta hingga September 2026, naik 10,8 persen dibandingkan periode yang sama 2025. Dari jumlah itu, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Cakupan layanan angkutan umum Jakarta tercatat mencapai 93 persen. Penguatan konektivitas terus dilakukan melalui pengembangan transportasi massal, termasuk LRT Jakarta lintas Velodrome-Manggarai yang diresmikan pada September 2026.
Gubernur juga menyampaikan rencana perluasan penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027, yang diharapkan memperluas akses mobilitas masyarakat, termasuk pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas.
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Inflasi Terjaga
Di tengah pelaksanaan APBD, perekonomian Jakarta pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,52 persen secara tahunan. Sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor, dengan Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2026 berada di level 150, yang menunjukkan optimisme masyarakat.
"Pertumbuhan ini ditopang berbagai lapangan usaha. Saya berharap sektor konstruksi semakin tumbuh karena menunjukkan geliat ekonomi dan optimisme di Jakarta semakin baik," ujar Pramono.
Pengendalian inflasi Jakarta per September 2026 tercatat sebesar 2,71 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Pengendalian dilakukan melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah tersebut antara lain diwujudkan melalui pasar murah, pangan bersubsidi, kerja sama pasokan antardaerah, serta penguatan distribusi pangan.
Selain menjaga stabilitas harga, Pemprov DKI Jakarta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi Rp8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung, sedangkan Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp26,8 triliun dengan keterlibatan 104 pusat perbelanjaan.
Gubernur menilai, kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi bagi sektor perdagangan, pariwisata, perhotelan, transportasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi karena dampak berganda ekonominya luar biasa," ujarnya.
Pemprov juga terus mendukung penyelenggaraan berbagai agenda internasional, termasuk Jakarta Running Festival pada 24-25 Oktober 2026, yang memperkuat aktivitas ekonomi dan daya tarik DKI sebagai kota tujuan kegiatan berskala besar.
Kemiskinan Turun, Akses Kerja Diperluas
Pada aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin Jakarta pada Maret 2026 turun menjadi 3,96 persen, berkurang 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025. Untuk pertama kalinya, angka ini berada di bawah empat persen.
Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat 5,79 persen, turun 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 66,05 persen atau meningkat 0,57 poin persentase.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI menyelenggarakan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit dan pelatihan reguler yang telah diikuti 6.720 peserta. Selain itu, kegiatan bursa kerja melibatkan 214 perusahaan dengan menyediakan 24.390 lowongan pekerjaan.
Di bidang pembangunan berkelanjutan, enam dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) telah mencapai target pada 2025. Secara keseluruhan, 65,6 persen target indikator SDGs yang dinilai telah tercapai.
Posisi Jakarta dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026 juga meningkat dari peringkat ke-159 pada 2025 menjadi peringkat ke-140 dari 1.000 kota di dunia.
Gubernur Pramono menegaskan, berbagai capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, transparansi anggaran dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan penting guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia kemudian menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh pihak yang berkontribusi membangun Jakarta.
"Kepercayaan publik menjadi penopang utama untuk memudahkan pembangunan di Jakarta. Karena itu, transparansi dan koordinasi harus terus kita jaga agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi warga," pungkas Gubernur Pramono.
(rea/rir)