Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong Jakarta menjadi pusat produksi film di Asia Tenggara dengan langkah penguatan mulai kemudahan perizinan, insentif pajak, hingga perluasan kerja sama industri perfilman internasional.
Upaya ini turut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan daya saing industri film nasional, serta memperkuat kontribusi ekonomi kreatif.
Hal itu diungkapkan Pramono saat membuka Jakarta Film Summit 2026 bertema Jakarta Shaping the Future of Film pada Selasa (20/10). Forum yang mempertemukan lebih dari 1.000 profesional perfilman dari dalam dan luar negeri ini diharapkan membuka peluang investasi, memperluas jejaring industri, serta mendorong produksi film bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat produksi film di Asia Tenggara dan kota sinema, karena didukung infrastruktur yang lengkap, keberagaman lokasi syuting, serta konsentrasi industri perfilman nasional," ujar Pramono.
Potensi itu turut didukung operasional sekitar 80 persen rumah produksi dan pembuat film di Jakarta, serta keberadaan lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter beragam, mulai dari kawasan bersejarah hingga pusat bisnis modern.
Pramono optimistis, potensi tersebut menjadi modal untuk meningkatkan daya saing industri perfilman di tingkat internasional.
"Potensi ini yang ingin kita optimalkan. Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN," katanya.
Dukunan turut diwujudkan Pemprov DKI Jakarta lewat pembentukan Jakarta Film Commission (JFC), serta penyediaan layanan Filming in Jakarta yang mempermudah pelaku industri mendapatkan informasi lokasi syuting, pengurusan perizinan, hingga koordinasi kebutuhan produksi film dan audiovisual.
Kemudian, Pemprov DKI juga memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi tontonan film nasional yang diputar di bioskop Jakarta. Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026, dan disempurnakan oleh Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026.
Pramono menyebut, insentif ini diarahkan untuk mendukung produsen film nasional agar memiliki ruang lebih besar dalam mengembangkan produksi dan memperkuat daya saing industri perfilman.
"Kami berharap keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi untuk kembali membuat film. Penerimaan pajak yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem perfilman," jelas Gubernur.
Ia menambahkan, pengembangan industri perfilman berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor pendukung, seperti pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, sektor ekonomi kreatif saat ini berkontribusi sebesar Rp410,56 triliun atau 11,16 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.
Gubernur juga berharap penguatan ekosistem perfilman di Jakarta dapat membuka akses lebih luas bagi sineas dan talenta dari berbagai daerah untuk menjangkau investor maupun mitra industri internasional.
"Kita juga ingin manfaat dari pertumbuhan industri perfilman ini tidak hanya dirasakan Jakarta. Karena Indonesia punya banyak cerita, budaya, lokasi dan talenta hebat di berbagai daerah," tutur Pramono.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan bahwa Jakarta Film Summit dirancang sebagai forum pembahasan masa depan industri perfilman. Kegiatan ini melengkapi Jakarta Film Week yang berfokus pada festival dan pemutaran film.
Rano menyampaikan, jumlah penonton film di Indonesia pada 2025 mencapai hampir 122 juta orang, dengan sekitar 85 juta di antaranya merupakan penonton film nasional. Sementara itu, hingga Oktober 2026, jumlah penonton film di Indonesia tercatat hampir 70 juta orang.
Menurutnya, perkembangan tersebut perlu didukung dengan pemetaan kontribusi ekonomi yang lebih akurat. Pemprov DKI Jakarta disebut berencana memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur dampak ekonomi industri kreatif, termasuk perfilman.
"Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor. Kami ingin bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari sektor ini secara lebih terstruktur, termasuk kontribusi industri perfilman," ujar Rano.
Ia menyatakan, pengembangan layanan Filming in Jakarta akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan mitra internasional dan berbagai daerah di Indonesia.
Langkah ini diharapkan mempermudah kegiatan produksi, serta membuka kesempatan bagi kekayaan budaya, lokasi, dan talenta Nusantara untuk tampil dalam karya perfilman yang menjangkau pasar global.
Melalui Jakarta Film Summit 2026, DKI didorong menjadi kota sinema yang mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi kreatif, serta membawa karya perfilman Indonesia ke panggung dunia.
(rea/rir)