Dudung Rapat Bareng Tito hingga Bakom Bahas Penanganan Karhutla

CNN Indonesia
Senin, 19 Okt 2026 13:59 WIB
Menko Polkam Dudung memimpin rapat dengan menteri dan lembaga negara untuk bahas penanganan karhutla, inflasi, dan stabilitas nasional.
Menko Polkam, Jenderal (purn) TNI Dudung Abdurachman menggelar rapat bersama sejumlah menteri membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (19/10). (Foto: CNN Indonesia/ Thohirin)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menko Polkam Jenderal (purn) TNI Dudung Abdurachman menggelar rapat bersama sejumlah menteri membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10).

Rapat dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, hingga Kepala Badan Komunikasi (Bakom) pemerintah Syahganda Nainggolan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dudung menjelaskan, pihaknya banyak menerima masukan terkait perkembangan penanganan karhutla. Pihaknya turut membahas sejumlah langkah yang akan diambil pemerintah ke depan.

"Tentang kondisi faktual di lapangan, dan berbagai macam langkah-langkah teknis dan strategis yang sudah dilakukan oleh petugas dan kendala-kendala yang dihadapi, kemudian langkah konkret yang akan kita lakukan," kata Dudung dalam jumpa pers usai pertemuan.

Pertemuan digelar selama sekitar dua jam. Dudung menambahkan, selain Karhutla, rapat turut membahas perkembangan situasi ekonomi global.

Dia mengaku turut mencermati inflasi nasional yang terjadi baru-baru ini. Termasuk stok bahan bakar minyak dalam negeri. Menurut dia, kondisi itu perlu diantisipasi secara terkoordinasi.

"Kita mencermati perkembangan inflasi nasional. Tadi disampaikan juga Pak Mendagri, kemudian dinamika ekonomi global serta kondisi bahan bakar minyak dan alternatif sumber energi" kata Dudung.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyampaikan, rapat turut membahas stabilitas nasional. Rapat, lanjut Dudung, menegaskan urgensi penyampaian pendapat, dan kondisi di Papua yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, tambah Dudung, rapat juga membahas soal percepatan pembangunan koperasi desa, hingga penanganan konflik agraria di wilayah transmigrasi.

"Seluruhnya ini memerlukan koordinasi, lintas sektor agar pelaksanaan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan kami juga mencermati agenda kunjungan Sekjen PBB ke Jakarta," kata Dudung.

(thr/wis)
placeholder