Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra, Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pemulihan sektor kesehatan telah mengalami kemajuan signifikan.
Dari puluhan rumah sakit umum daerah (RSUD) serta ratusan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu), hampir seluruhnya telah beroperasi 100 persen.
Hal itu disampaikan Mendagri usai memimpin Rapat Koordinasi dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kesehatan Pascabencana Alam di Sumatra secara hybrid dari Posko Satgas PRR, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Kamis (15/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"RSUD hampir 100 persen semua, puskesmas 100 persen, tinggal enam pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget tiga tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan," ujar Tito.
Mendagri kemudian menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Menteri Kesehatan (Menkes) yang mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengoptimalkan penanganan tersebut.
Menurutnya, upaya intensif itu bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk mempercepat pemulihan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi khusus berupa pemberian tambahan bantuan anggaran kepada daerah sebanyak tiga kali.
Bantuan pertama diberikan sebesar Rp4 miliar untuk tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi masing-masing 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, serta sebanyak Rp20 miliar untuk masing-masing 3 provinsi.
Yang kedua berupa tambahan TKD sebesar 10,64 tirilun yang disalurkan pada Februari lalu, dan yang ketiga adalah Bantuan Keuangan Presiden melalui TKD sebesar 1,4 triliun bagi provinsi, kabupaten, dan kota terdampak bencana Sumatra.
Melalui dukungan masif itu, Tito berharap daerah dapat melakukan percepatan pemulihan. Pasalnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 12 Oktober 2026, masih ada daerah yang realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tambahannya masih berada di bawah 50 persen.
Mendagri berharap, gerak cepat Menkes dalam mendorong pemulihan pascabencana dapat memacu kinerja daerah lebih maksimal.
"Ada juga yang (realisasi anggarannya) masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober pertengahan. Dengan adanya zoom meeting ini saya berharap teman-teman dari kepala daerah terpancing sambil kami juga melakukan pendampingan, turun, supaya mereka gunakan uangnya," katanya.
Lebih jauh, Tito kembali menekankan bahwa langkah pemulihan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pusat maupun daerah. Untuk itu, pengoptimalan upaya pemulihan menjadi penting agar sektor-sektor yang terdampak bencana dapat kembali normal.
"Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama. Pusat dapat anggaran, juga K/L dan juga daerah yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja," pungkas Mendagri.
(rea/rir)