Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng 123 perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, hingga pendampingan masyarakat di tingkat desa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pelibatan perguruan tinggi menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,48 persen.
Penurunan tersebut turut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 81.250 orang, dari 3,37 juta orang pada Maret 2025 menjadi 3,29 juta orang pada Maret 2026.
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemprov Jateng menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Jumlah tersebut terdiri atas 49 perguruan tinggi yang terlibat pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.
Kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi mencakup berbagai program, mulai dari kuliah kerja nyata (KKN) tematik, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.
Luthfi menilai keterlibatan perguruan tinggi diperlukan agar penanganan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial maupun perbaikan rumah. Menurutnya, persoalan kemiskinan juga berkaitan dengan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah terus mendorong pergeseran pendekatan penanggulangan kemiskinan, dari yang semula berorientasi pada bantuan sosial menjadi pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
"Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain," kata Muhaimin seusai kegiatan.
Ia menjelaskan strategi pemberdayaan masyarakat difokuskan pada penguatan pendidikan, perluasan akses terhadap permodalan dan tanah, serta pengembangan ekosistem ekonomi yang mendukung kemandirian masyarakat.
Secara nasional, pemerintah menetapkan lebih dari 16.500 desa yang tersebar di 88 kabupaten sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan.
Dalam rangkaian Rakornas tersebut, sejumlah perguruan tinggi juga mendeklarasikan komitmen untuk mendukung program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027. Perguruan tinggi yang terlibat dalam komitmen tersebut meliputi UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana.
Berdasarkan laporan pelaksanaan Rakornas, para rektor merencanakan penyediaan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.
"Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
(ory/ory)