Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) malam.
Rapat terbatas yang secara khusus membahas karhutla di Istana diikuti oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dikutip dari akun resmi media sosial Sekretariat Kabinet, dalam rapat tersebut dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan karhutla. Salah satunya berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Selain itu, operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman.
Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
"Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran," tulis akun resmi Sekretariat Kabinet.
Turut hadir dalam ratas itu Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, yang merupakan calon kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Dari sambungan video-conference, rapat itu juga diikuti oleh Kepala BNPB, serta sejumlah panglima daerah militer (Pangdam), Kapolda, dan gubernur di wilayah-wilayah terjadinya karhutla.
(tim/har)