Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung pembenahan pelayanan haji dan umrah. Langkah ini bertujuan mencegah celah kecurangan dan penipuan yang menyiasati antrean panjang waktu tunggu haji.
Hal itu disampaikan Mendagri setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (9/10).
Tito menyatakan, SEB tersebut dapat menjadi pegangan bagi kepala daerah untuk bersinergi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita minta mereka (kepala daerah) follow up dengan bahan paparan kami dan surat edaran tadi menjadi pegangan dasar hukum bagi mereka untuk melakukan pembenahan di daerah masing-masing," ujar Tito.
Melalui penggunaan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), ia optimistis celah kecurangan haji bisa diminimalisasi. Terlebih, dari 290 juta lebih penduduk Indonesia sebanyak 98 persen sudah tercatat di server Kemendagri.
Tito berharap, kecurangan seperti penggunaan nama orang lain, pencatatan nama ganda, atau percepatan pemberangkatan dari yang seharusnya masih lama bisa dicegah.
"Nah, tapi ini akan bisa diselesaikan, di-clear-kan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya," tambahnya.
Pembenahan lain yang juga dilakukan pemerintah pusat mencakup penyeragaman tarif cek kesehatan hingga vaksinasi jemaah calon haji. Melalui langkah itu, Mendagri berharap tidak ada lagi ketimpangan tarif antardaerah.
"Di samping itu, kerja sama Kementerian Haji juga dengan Kementerian Kesehatan di antaranya adalah masalah tarif ya. Penyeragaman tarif, kan ada yang mahal, ada yang murah," pungkas Tito.
(rea/rir)