Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengunjungi Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) guna mengetahui secara pasti kondisi jalan di kawasan perbatasan.
Tito menyampaikan, dirinya menerima informasi bahwa infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara, mengalami kerusakan sehingga menghambat akses transportasi dan logistik di daerah tersebut.
"Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin," ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, pada Selasa (6/10/) guna membahas kondisi terkini sejumlah infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara.
Tito menilai, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat nasionalisme.
Menurutnya, kawasan perbatasan merupakan garda terdepan negara dalam menghadapi potensi infiltrasi dari negara lain.
"Nah, oleh karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan. Nah, tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029," katanya.
Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Merespons hal itu, Mendagri meminta Kementerian PU mematangkan konsep pembangunan sekaligus menyusun rencana berdasarkan skala prioritas.
Hal tersebut juga sejalan dengan masukan Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau agar pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki penduduk. Nantinya, hasil pematangan konsep tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.
"Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya, dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden," tambah Tito.
Mendagri juga meminta kementerian/lembaga terkait agar dapat menggelar rapat secara rurin guna membahas progres pembangunan secara spesifik.
Sehingga, pembangunan di kawasan perbatasan lebih merata dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin pun menyempatkan meninjau kawasan tersebut. Sjafrie lalu berkoordinasi dengan Tito untuk memperkuat kawasan, sejalan dengan konsep program penguatan daerah perbatasan luar BNPP.
(rea/rir)