Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi pada Kamis (1/10).
Bahlil mengakui ia diamanahkan untuk menjalankan dua jabatan alias rangkap jabatan.
"Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya), untuk Menko merangkap merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ujar Bahlil sesaat sebelum masuk ke Istana, Kamis (1/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian koordinator dengan nama ini sebelumnya memang belum ada dalam susunan kabinet pemerintah. Maka, pos ini menjadi pos baru sekaligus pos kedelapan dari deretan kementerian koordinator dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
Per 1 Oktober 2026, kementerian koordinator kabinet Prabowo dipimpin oleh delapan menteri.
Susunan ini terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selanjutnya, ada pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Menteri Koordinator Bidang Pangan; dan yang terbaru, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi.
Bidang hilirisasi dan energi menjadi salah satu program strategis pemerintahan Prabowo. Mimpi besar Prabowo, hilirisasi dapat menjadi kunci perekonomian Indonesia untuk bertransformasi melalui peningkatan nilai tambah komoditas yang strategis.
Sejumlah langkah pun sudah dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Misalnya, pada April lalu, Prabowo melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional dengan total investasi sebesar Rp116 triliun.
"Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," ujar Prabowo di Jawa Tengah, Rabu (29/4).
Namun, besarnya jumlah figur dalam kabinet pemerintahan Prabowo telah menimbulkan sorotan. Banyak yang menyorot terkait resiko tumpang tindihnya tanggung jawab dan membengkaknya anggaran.
