Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk semakin responsif terhadap berbagai persoalan dan keluhan yang disampaikan masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Asep di tengah peringatan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216. Menurutnya, bukan hanya perayaan seremonial, momentum ini harus menjadi evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Pemerintah Kota Bandung hari ini dituntut untuk mampu mengantisipasi sekaligus merespons setiap laporan dan keluhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus membuat persoalannya viral terlebih dahulu baru kemudian ada gerakan," ujar Asep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, respons cepat terhadap persoalan warga harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, perangkat daerah hingga aparat kewilayahan.
"Ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah harus hadir sebelum persoalan menjadi besar. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat, terukur dan tuntas," katanya.
Di kesempatan yang sama, Asep juga menyinggung soal kritik warga terkait penataan kota, seperti penertiban banner atau alat peraga yang berada di sejumlah sudut Kota Bandung.
Asep mengatakan, dalam prosesnya, penertiban harus memastikan seluruh bagian yang tersisa tidak kembali mengganggu estetika maupun keselamatan warga, bukan hanya copot banner.
"Kalau banner ditertibkan, lakukan dengan tuntas. Jangan sampai bannernya sudah dicopot, tetapi talinya masih menggantung dan justru mengganggu estetika kota bahkan berpotensi membahayakan masyarakat," ujar Asep.
Hal lain yang disoroti Asep adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa Bandung dikenal dengan budaya someah hade ka semah, sehingga semangat tersebut harus tercermin dalam setiap pelayanan pemerintah.
"Masih ada kritik masyarakat terkait pelayanan publik yang belum ramah. Bandung identik dengan warganya yang someah hade ka semah. Maka semangat itu juga harus hadir dalam pelayanan pemerintah," ujarnya.
Ia berharap pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan, dapat diberikan secara profesional, cepat, mudah dan humanis.
"Target kita bukan sekadar pelayanan selesai secara administratif, tetapi masyarakat merasa dilayani dengan baik. Ini yang saya kira harus terus diperbaiki," tambah Asep.
Proyek Kota Harus Terintegrasi
Di sisi lain, Asep juga meminta Pemkot Bandung memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Kota Bandung.
Menurutnya, setiap pekerjaan infrastruktur harus direncanakan secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang justru menyebabkan pemborosan anggaran, mengganggu aktivitas warga, maupun merusak pekerjaan yang sebelumnya telah selesai.
"Jangan sampai ada satu pekerjaan proyek yang mengganggu atau bahkan merusak proyek lainnya. Perencanaan dan koordinasi antar-OPD harus diperkuat," kata Asep.
Ia menilai pembangunan Kota Bandung membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, termasuk antara pemerintah kota, perangkat daerah, aparat kewilayahan hingga pihak-pihak yang melaksanakan pekerjaan infrastruktur.
"Bandung ini kota yang terus bergerak dan berkembang. Karena itu, pembangunan harus dikerjakan secara terintegrasi. Jangan bekerja sendiri-sendiri," katanya.
Asep berharap di usia ke-216, Kota Bandung semakin mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas, sekaligus menjaga wajah kota tetap tertata, nyaman dan indah.
"Selamat Hari Jadi Kota Bandung ke-216. Mari kita jadikan momentum ini sebagai evaluasi dan komitmen bersama untuk menghadirkan Bandung yang semakin nyaman, tertata, pelayanan publiknya semakin baik, dan pemerintahnya semakin responsif terhadap masyarakat," pungkas Asep.
(rea/rir)