Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berpendapat lima persen sebagai angka yang ideal untuk ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
"Parliamentary threshold dalam komunikasi kita dengan lintas partai, memang ada yang menginginkan ada enam, ada tujuh, ada lima, ada di bawah itu juga, tapi mungkin angka ideal ya, angka ideal itu lima [persen] cocoklah," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9).
Belakangan besaran ambang batas parlemen tengah menjadi perbincangan di tengah isu pembahasan RUU Pemilu di DPR. Bahkan, partai-partai koalisi disebut telah menyepakati angka lima persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono membenarkan pertemuan para ketua umum partai membahas sejumlah poin dalam RUU Pemilu. Namun, kata Sugiono, pertemuan hanya dihadiri para ketua umum partai koalisi.
Ia menyebut hasil pertemuan antara lain menyepakati perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 menjadi 5 persen. Namun, Sugiono tak mau mewakili sikap partai-partai lain.
"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," kata Sugi.
Terpisah, Partai Amanat Nasional yang juga bagian dari partai koalisi pemerintah, merasa keberatan jika parliamentary treshold naik lebih dari 4 persen. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya keberatan bukan karena khawatir tidak lolos ambang batas itu.
Ia menyebut bagi PAN, kenaikan nilai ambang batas justru cenderung bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
"PAN berkeberatan jika Parliamentary Threshold (PT) naik lebih dari 4 persen. Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan," kata Viva saat dihubungi, Kamis (17/9).
