Kronologi Muncul Isu Pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton PDIP

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Masinton Pasaribu tengah menghadapi situasi politik panas di daerah yang dia pimpin beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, politikus PDIP itu digoyang isu pemakzulan  oleh lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng. Kelima partai politik tersebut adalah Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Walaupun, belakangan Gerindra mengklarifikasi dan mengaku mencabut usulannya.

Mulanya, Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah, Hazmi Arif Simatupang, yang mewakili lima fraksi di DPRD menyebut alasan pemakzulan Masinton disebabkan adanya pengelolaan anggaran yang tidak profesional.

"Hal ini dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada. Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," jelas Hazmi pada Sabtu (5/9).

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2026 baru menyentuh sekitar 30 persen hingga Agustus ini. Menurutnya, hal ini termasuk serapan anggaran yang rendah dan memprihatinkan.

Menurut pihaknya, serapan anggaran rendah berpotensi menghambat program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Hazmi mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan telah diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut, sambungnya, menjadi insiden yang memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selain itu, alasan lain terhadap pemakzulan Masinton adalah soal penangulangan pascabencana hidrometerologi November 2025 di Tapteng.

Hazmi mewakili kelima partai menilai respons pemerintah daerah pada penanganan banjir berjalan lambat. Mereka menilai bantuan kepada korban banjir pun dinilai belum maksimal.

Selain itu, Hazmi juga menambahkan bahwa penyaluran beasiswa yang dialokasikan melalui APBD belum optimal.

"Kami mendesak Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyahuti dan merealisasikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah perihal memberikan bantuan untuk korban bencana banjir penyaluran beasiswa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah," jelas Hazmi kala itu.

Situasi semakin memanas saat Hazmi menyebut bahwa hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan korban banjir.

"Dan perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bencana banjir tersebut," ungkap Hazmi.

Atas berbagai alasan tersebut, Hazmi menyatakan bahwa kelima partai akan membawa perkara ini ke mata hukum. Ia menyebut pihaknya akan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah beserta para jajarannya di organisasi perangkat daerah (OPD) ke penegak hukum.

"Kami akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu beserta OPD ke Aparat Penegak Hukum," tegas Hazmi kala itu.

Terakhir, Hazmi menegaskan bahwa kelima pimpinan partai politik siap duduk bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membahas pengelolaan APBD tahun 2025 dan 2026.

"Kami sangat siap untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan TAPD dalam membedah APBD, baik yang sudah berlalu (Tahun 2025) maupun yang sedang berjalan (Tahun 2026) dengan menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu RI, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Polri, Kejaksaan, Pengamat Anggaran, dan para pimpinan partai politik," tegasnya.

Respons Masinton dan PDIP

Menanggapi ancaman pemakzulan, Masinton akhirnya buka suara.

Menurutnya, hal tersebut diduga sebuah skenario politik dari sekelompok fraksi partai yang tidak terima kekalahan di Pilkada 2024 silam. Menurutnya, mereka adalah pihak-pihak yang gagal mengusung calon tunggal.

"Itu segelintir kelompok politik yang belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat Pilkada paslon yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah," jawab Masinton saat dihubungi pada Sabtu (5/9).

Masinton bahkan menyebut bahwa kelima partai yang mendorong pemakzulan tengah melakukan politisasi bencana di Tapanuli Tengah.

"Segelintir kelompok politik ini mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah. Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan daerah pasca bencana," tambah Masinton.

Pria yang pernah duduk di kursi anggota DPR RI itu  juga menegaskan bahwa isu pemakzulan bukan kali pertama terjadi. Ia menjelaskan bahwa wacana pemakzulan masif terjadi terhadap tiga Pj Bupati sebelumnya selama periode 2022 hingga 2024.

Terpisah, mendengar isu pemakzulan yang dialami kadernya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Andreas Hugo Pareira angkat suara. Ia tidak ingin ambil pusing dan merasa Masinton dapat mengatasi masalah ini. Ia juga menilai bahwa wacana ini sebagai dinamika biasa dalam perpolitikan.

"Ini dinamika biasa di daerah yang akan diselesaikan oleh Bupati Masinton dan rekan-rekan DPRD-nya di Tapteng," ujar Andreas saat dihubungi pada Kamis (10/9).

Pihaknya meyakini isu pemakzulan Masinton tidak akan terwujud. Namun, ia enggan menjawab ketika ditanya soal sejumlah fraksi yang belum menarik sikap atas wacana tersebut.

Ketua Gerindra Tapteng tarik pernyataan

Belakangan, setelah isu itu jadi perhatian nasional, Hazmi menarik pernyataannya sendiri. Ia mewakili partainya yakni Partai Gerindra menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan pemakzulan Masinton.

"Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama 5 partai politik, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKB, dan Partai PAN yang disampaikan beberapa waktu lalu," ujar Hazmi.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo menanggapi pernyataan Hazmi di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra justru mendukung stabilitas jalannya pemerintahan Tapteng. Ia juga mengajak semua pihak saling bersatu dan berkoordinasi untuk memulihkan pascabencana di Tapteng.

"Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra itu di luar kordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng," ujar Ade.

Respons mendagri dan pemprov

Walaupun demikian, situasi panas politik yang dialami Masinton membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ikut turun tangan. Bahkan, Tito mengirim timnya untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Walau Tito tidak menjelaskan lebih lanjut soal proses dan hasil mediasi antara DPRD Tapteng dengan Bupati Masinton.

"Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana," tegas Tito pada Rabu (9/9) malam.

Tak hanya itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga ikut merespons mengenai perdebatan panas politik soal pemakzulan Masinton. Bobby menegaskan bahwa perdebatan ini jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan karena khawatir masyarakatnya terdampak.

"Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat," ujar Bobby pada Rabu (9/9) malam.

Bobby juga mengingatkan bahwa Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan longsor. Ia juga menilai proses penyaluran bantuan kepada Tapteng lebih lambat dibandingkan daerah lainnya.

"Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain," tegas Bobby yang juga politikus Gerindra itu, dan pernah jadi kader PDIP