Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada peringatan HUT ke-25 partainya memantik spekulasi publik sebagai pemanasan mesin politik menuju Pemilu 2029.
Dalam pidatonya, AHY menginstruksikan seluruh kader Demokrat untuk peka terhadap kenyataan di lapangan dan menyinggung pentingnya netralitas aparatur negara.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," tegas AHY dalam pidato tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan ini tak ayal memicu ragam tafsir. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, melihat ada isyarat kuat dari Cikeas untuk ikut bertarung di 2029. Ia bahkan mengaitkannya dengan manuver Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi beberapa waktu sebelumnya.
"Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu poros politik (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi poros politik (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat," kata Doli, Senin (7/9).
"Dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang," imbuhnya.
Peluang Pertarungan 4 Poros
Terlepas dari bantahan internal Demokrat, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai manuver poros Cikeas lewat AHY merupakan upaya merawat asa politik agar dilirik oleh Prabowo sebagai calon wakil presiden.
Posisi petahana nantinya akan sangat bergantung pada tren approval rating. Jika elektabilitas turun, Prabowo tak akan asal-asalan memilih pendamping.
"Itu sebuah skema paling rasional menimbang elektabilitas, posisi politik Demokrat, serta relasi politik keluarga Yudhoyono dengan keluarga Pak Presiden yang harus dijaga. Jadi harapannya, sikap politiknya ditunjukkan lewat pidato kemarin," jelas Agung.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, pun sepakat bahwa langkah AHY adalah ikhtiar meningkatkan daya tawar. Namun, ia mengingatkan ada pembuktian yang harus dilewati.
"Tantangan AHY mengubah panggung elite saat menjabat ini (harus) terkonversi sebagai rekam kinerja agar bisa mendapat penerimaan publik yang lebih besar," ucap Verdy.
Manuver politik AHY ini pada akhirnya menjadi pemantik spekulasi pada pemetaan terbentuknya embrio poros-poros kekuatan baru jelang Pilpres 2029.
Agung memproyeksikan kontestasi 2029 berpotensi diikuti maksimal oleh empat poros kekuatan.
Poros pertama adalah petahana (Prabowo Subianto dari kubu Hambalang). Poros kedua dari PDI Perjuangan (Teuku Umar). Poros ketiga berpeluang diisi oleh Anies Baswedan-dengan asumsi ia berhasil merengkuh tiket partai politik.
Sementara poros keempat, kata Agung, bisa muncul dari retaknya kongsi penguasa.
"Poros keempat itu pecahan, ketika di internal koalisi pemerintah tidak solid. Akhirnya pecah karena tidak mampu mengakomodasi kepentingan ataupun aspirasi politik elite-elite yang menjadi anggota koalisi pemerintah, sehingga membuat satu kutub baru sebagai lawan tanding petahana," urainya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/9).
Menanti Titah Teuku Umar
Di tengah dinamika koalisi pemerintah, poros Teuku Umar (PDIP) memegang peran krusial. Verdy menilai partai berlambang banteng ini punya modal organisasional yang kokoh untuk memimpin poros alternatif, meski peluang bergabung dengan Hambalang belum tertutup rapat.
"Namun jika dirangkul, resistensi partai koalisi mungkin muncul terutama dalam membagi kursi kekuasaan. Tetapi (itu) tetap bisa dikelola jika ada negosiasi kepentingan yang sama-sama bertemu," terang Verdy.
Bila PDIP memilih jalan mandiri, Agung meyakini mereka tak akan absen mengirimkan kader inti, merujuk pada tradisi partai dan status pemenang di tiga Pileg terakhir. Salah satu nama yang dinilai potensial melaju dari rahim PDIP adalah Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
"Alangkah sangat mubazirnya kalau PDIP tidak mengajukan nama kadernya sebagai capres, atau minimal sebagai cawapres," ungkap Agung.
Simpang Jalan Gibran dan Poros Solo
Bagaimana dengan nasib poros Solo? Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden petahana justru dinilai menyimpan dilema.
Sejarah politik pasca-reformasi mencatat, belum pernah ada wakil presiden yang diajak kembali berpasangan oleh presiden petahana untuk periode kedua. Agung melihat peluang duet Prabowo-Gibran berlanjut cukup berat, kecuali Gibran bisa menghadirkan gebrakan.
"Secara elektoral, elektabilitas Gibran belum cukup mumpuni untuk menguatkan elektabilitas Presiden Prabowo, termasuk kerja-kerja teknokratis, kerja-kerja profesional yang luar biasa," papar Agung.
Jika tak lagi dipinang Hambalang, Gibran diprediksi akan mengambil satu dari tiga jalan persimpangan: mencari pasangan baru yang berpotensi menjadi lawan Prabowo --bisa Dedi Mulyadi atau Anies Baswedan, tetap mendukung Prabowo dengan kompensasi politik tertentu, atau mengambil posisi pasif.
"Atau yang ketiga, beliau memilih untuk diam sebagai penyeimbang. Sebagaimana sikap Pak SBY ketika 2014, beliau memang mendukung Pak Prabowo tapi lebih banyak tidak menunjukkan keberpihakan itu secara langsung," urai Agung.
Meski begitu, Verdy Firmantoro mengingatkan bahwa Poros Solo tentu tak akan tinggal diam. Mereka akan berupaya menjaga agar Gibran tetap kompetitif dalam paket petahana. Eksistensi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diproyeksikan bakal dioptimalkan.
"(PSI) tetapi belum cukup kuat menjadi kendaraan utama tanpa koalisi yang lebih luas. Jadi, skenario ini bukan pilihan tunggal, melainkan strategi beberapa alternatif," pungkas Verdy.
(mnf/gil)