BIN Dalami Informasi soal 8 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia

CNN Indonesia
Rabu, 02 Sep 2026 15:54 WIB
A Ukrainian serviceman repairs a military vehicle, amid Russia's attack on Ukraine, near the Russian border in Sumy region, Ukraine August 11, 2024. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ilustrasi. Badan Intelijen Negara (BIN) menyelidiki laporan delapan WNI yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia. (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Intelijen Negara (BIN) buka suara soal delapan warga negara Indonesia (WNI) yang disebut menjadi tentara bayaran Rusia.

Kepala BIN Muhammad Herindra mengatakan pihaknya masih mendalami informasi itu.

"Entar kita dalemin lebih lanjut ya," kata Herindra di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (2/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herindra juga mengatakan BIN memberi atensi terhadap informasi dari Ukraina itu.

Badan Intelijen Asing Ukraina sebelumnya mengeluarkan laporan pada 27 Agustus, yang salah satunya berisi delapan diduga WNI jadi tentara bayaran Rusia.

Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat.

"Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," kata Yvonne dalam rilis resmi, Senin (31/8).

Yvonne menegaskan RI punya ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Namun, penerapan ini baru bisa dilaksanakan jika informasi dan data sudah terverifikasi sesuai produser hukum.

"Apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing dimaksud terverifikasi, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan 8 orang WNI yang jadi tentara bayaran Rusia direkrut oleh negara pihak ketiga.

Ia menyebut para WNI itu ditawari lowongan pekerjaan oleh negara pihak ketiga itu menjadi satuan pengamanan (satpam) hingga tenaga administrasi.

"Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).

Ia mengatakan para WNI itu kemudian mendaftar dan dikirim ke Rusia menjadi tentara.

"Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi dan berkoordinasi terkait masalah itu.

(yoa/isn)
placeholder