Tokoh Dayak Panglima Jilah Tegaskan Ladang Adat Bukan Pemicu Karhutla
Tokoh Dayak yang juga Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah mengatakan praktik berladang masyarakat adat di Kalimantan telah berlangsung selama ribuan tahun tanpa menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi belakangan ini.
Menurutnya, masyarakat Dayak memiliki pola berladang yang berbeda dengan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan. Ia mengatakan masyarakat adat tidak membuka ladang di lahan gambut.
"Orang Dayak tidak berladang di lahan gambut. Gambut itu tebal asapnya, gambutnya tebal, 12 meter," kata Panglima Jilah dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut praktik berladang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kalimantan sejak lama. Karena itu, menurutnya, kebakaran hutan yang terjadi saat ini tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan aktivitas ladang masyarakat adat.
"Sebelum adanya perkebunan ya, di Kalimantan itu sudah ada namanya berladang dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu bahkan. Dan tidak pernah kita melihat namanya kejadian-kejadian yang seperti ini," ujarnya.
Panglima Jilah mengatakan lokasi berladang masyarakat adat umumnya berada di lahan mineral. Kondisi tersebut berbeda dengan lahan gambut yang menurutnya dapat menghasilkan asap tebal ketika terbakar.
"Orang berladang tidak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang gambut. Itu saja logikanya," katanya.
Menurut Panglima Jilah, masyarakat adat juga memiliki mekanisme pengawasan terhadap lahan yang digunakan untuk berladang. Ia mengatakan warga yang melakukan pembakaran untuk membuka ladang akan ikut memantau lokasi tersebut.
"Jadi kalau kita membakar di mana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoringnya," imbuhnya.
Ia mengatakan masyarakat adat juga terus melakukan sosialisasi melalui tokoh-tokoh adat agar pembakaran tidak dilakukan sembarangan.
"Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan. Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat, begitu dia. Kita menjaga," ucap Panglima Jilah.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Panglima Jilah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8). Dalam pertemuan itu, persoalan karhutla di Kalimantan Barat menjadi salah satu pembahasan.
Panglima Jilah mengatakan pemerintah telah memberikan dukungan personel untuk membantu penanganan karhutla di wilayah tersebut. Ia juga menyebut pembuatan hujan dan penambahan helikopter telah dilakukan.
Di Kalimantan Barat sendiri, pemerintah tengah menangani sejumlah kasus karhutla dan dugaan perambahan kawasan hutan. Salah satunya adalah kasus di Kabupaten Mempawah, di mana PT MAP telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026.
