Kejagung: Febrie Manfaatkan Jabatan Terima Uang hingga Emas Batangan

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memanfaatkan jabatan untuk menerima uang hingga emas batangan secara tidak sah yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Hal itu disampaikan Tim Hukum Kejagung selaku pihak Termohon sidang praperadilan di PN Jaksel, pada Kamis (20/8).

Tim hukum Kejagung mengatakan terdapat kekeliruan dalam dalil gugatan praperadilan Febrie dalam memahami konstruksi hukum penetapan tersangka. Sebab dalam petitumnya, Febrie memperlakukan istilah trading in influence sebagai rumusan delik tersendiri yang dijadikan dasar tunggal untuk penetapan tersangka.

"Padahal hal tersebut tidak demikian. Trading in influence yang disebutkan dalam uraian penetapan tersangka bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukan pula pasal pidana yang disangkakan kepada Pemohon," ujarnya.

"Penyebutan istilah itu digunakan untuk menggambarkan cara, pola, karakter dan modus operandi yang diduga digunakan oleh Pemohon dalam menjalankan perbuatan yang menjadi objek penyidikan," kata perwakilan tim hukum Kejagung," imbuhnya.

Lihat Juga : Kejagung Bantah Sejumlah Klaim Febrie, Minta Hakim Tolak Praperadilan

Tim hukum Kejagung menjelaskan istilah trading in influence digunakan untuk menggambarkan modus tindak pidana yang dilakukan Febrie.

Febrie diduga memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan secara tidak sah berupa uang hingga emas batangan yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

"Hal tersebut dapat dilihat secara tegas secara jelas dari uraian dalam penetapan tersangka yang menyebut bahwa Pemohon diduga telah memanfaatkan jabatan, kewenangan atau pengaruh dalam kurung trading in influence untuk mendapatkan atau menerima secara tidak sah fasilitas, keuntungan, uang, emas batangan atau benda barang yang bernilai ekonomis lainnya yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana," ujarnya.

Kejagung mengatakan istilah trading in influence tidak ditempatkan sebagai norma pidana yang berdiri sendiri melainkan sebagai penjelasan mengenai bagaimana pengaruh jabatan atau kewenangan tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan. Kejagung meminta dalil tersebut dikesampingkan dan ditolak.

"Bahwa oleh sebab itu, permohonan Pemohon pada bagian yang mendalilkan bahwa trading in influence bukan merupakan tindak pidana telah salah objek, salah memahami konstruksi penetapan tersangka dan telah meminta hakim praperadilan untuk memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalil tersebut karenanya patut untuk dikesampingkan dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," ujarnya.

Lihat Juga : Praperadilan Febrie, Surat Izin Penggeledahan Rumah Sentul Disorot

Sebelumnya, Febrie meminta hakim tunggal PN Jakarta Selatan untuk membatalkan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal tersebut disampaikan Febrie dalam petitum gugatan praperadilan yang diajukan ke PN Jaksel. Febrie meminta hakim juga menyatakan surat perintah penahanan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam petitumnya, Febrie mempersoalkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 yang diterbitkan terhadap Febrie. Kuasa hukum meminta hakim menyatakan surat perintah tersebut tidak sah beserta seluruh akibat hukumnya.

(tfq/fra)