Yusril Minta Semua Elemen Jaga Ketenangan dan Kedamaian di Aceh

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta seluruh pihak menjaga ketenangan dan kedamaian di Aceh setelah kericuhan dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21.

"Mudah-mudahan suasana di Aceh sudah kondusif dan semua pihak menjaga ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian," kata Yusril di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Ia juga mengatakan pemerintah menghormati seluruh elemen masyarakat Aceh yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat perlu bekerja sama memperbaiki berbagai persoalan yang masih ada.

"Kita menghormati semua elemen masyarakat Aceh yang sama-sama mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu juga, kita akan bekerja bersama-sama mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat di dalam masyarakat yang menjadi tugas kita bersama untuk perbaiki keadaan," ujarnya.

Kericuhan sebelumnya terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat zikir dan doa bersama memperingati Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu (15/8).

Massa mengibarkan bendera bulan bintang di tiang utama masjid meski aparat telah meminta agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat. Polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata.

Polda Aceh menyatakan situasi telah kembali terkendali dan kondusif. Personel gabungan masih disiagakan di sekitar lokasi dan patroli akan ditingkatkan di sejumlah wilayah Aceh.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah juga tengah membahas sejumlah persoalan terkait Aceh. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya berkoordinasi dengan DPR terkait revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

Supratman mengatakan pemerintah berharap pembahasan revisi UU tersebut dapat diselesaikan tahun ini.

Sementara itu, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kepastian hukum mengenai penggunaan Bendera Bulan Bintang. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi Forkopimda Aceh setelah kericuhan pada Sabtu (15/8).

(asa)