Pemerintah Kebut Pemulihan Infrastruktur dan Pangan di Solok Raya
Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatra Barat, dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, hunian tetap, pengendalian banjir, serta pemulihan lahan pertanian terdampak. Anggaran yang sudah tersedia didorong segera terealisasi agar manfaatnya cepat dirasakan warga.
Prioritas tersebut mengemuka dalam monitoring dan evaluasi khusus Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatra Barat, Kamis (13/8).
Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Wahyu Bintono Hari Bawono, meninjau lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, serta organisasi perangkat daerah teknis. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program pemulihan berjalan dan anggaran yang tersedia segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Kabupaten Solok, pemerintah daerah telah memperoleh dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Realisasi bidang kesehatan menjadi yang tertinggi dengan capaian 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar.
Bidang ekonomi menyusul dengan realisasi 57 persen dari alokasi Rp45 miliar. Sementara itu, realisasi bidang pendidikan baru sekitar 6-7 persen dari alokasi lebih dari Rp3 miliar, dan bidang infrastruktur baru mencapai 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.
Rendahnya realisasi anggaran infrastruktur disebabkan proses penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum tuntas. Kondisi ini membuat pelaksanaan lelang dan pekerjaan fisik masih tertahan.
Satgas PRR mendorong Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan tenggat penyelesaian dokumen RAB agar seluruh kegiatan dapat segera masuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Percepatan ini dinilai penting mengingat sisa waktu tahun anggaran yang semakin terbatas.
"Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya cepat dirasakan warga," kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8).
Satgas PRR turut memberi perhatian pada kebutuhan relokasi 259 keluarga yang rumahnya rusak berat di Kabupaten Solok. Kuota awal pembangunan hunian tetap saat ini baru mencakup 60 unit.
Pemkab Solok didorong segera menuntaskan pengajuan penambahan kuota 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Percepatan legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai juga menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian bagi warga terdampak.
Selain hunian, penanganan sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, perlu diperkuat. Langkah ini penting untuk mencegah luapan air kembali merusak lahan pertanian warga.
Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan sedimentasi tersebut. Pemerintah daerah pun melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, dan penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.
Di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 berdampak pada 2.978 keluarga atau 9.375 jiwa di sembilan kelurahan. Bencana tersebut turut merusak sekitar 14 kilometer badan jalan dan empat ruas sungai.
Kerusakan lain mencakup 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, serta empat sistem penyediaan air minum. Kondisi ini menjadi dasar penanganan permanen yang tengah disiapkan pemerintah.
Sebagai bagian dari penanganan permanen, proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang senilai Rp170 miliar kini memasuki tahap tender tahun jamak. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi wilayah rawan banjir tersebut.
Penanganan 115 hektare sawah terdampak menjadi agenda mendesak karena kerusakan tanggul, sedimentasi, dan sampah mengganggu pasokan air ke lahan pertanian. Terbatasnya akses alat berat turut memperlambat proses pemulihan lahan tersebut.
Satgas PRR bersama Pemerintah Kota Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat untuk menjaga pasokan air ke sawah terdampak. Dukungan bibit cadangan dan pompa berskala besar akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian guna mencegah gagal panen.
Satgas PRR memastikan asistensi kepada pemerintah daerah akan terus berlanjut. Konsolidasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian juga akan terus dikawal hingga seluruh program pemulihan tuntas.
(rir)