Prabowo: Kita Harus Dikritik, Tapi Juga Harus Kerja Cepat buat Rakyat

CNN Indonesia
Jumat, 14 Agu 2026 16:27 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 20
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kritik dalam pemerintahan. ( ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintahan tetap membutuhkan kritik, tetapi di sisi lain pemerintah juga butuh untuk bekerja cepat untuk rakyat.

Ia mengatakan pemerintahan dan DPR hari ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo berterima kasih atas itu.

"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR, ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan senantiasa bekerja dengan optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Ia mencontohkan misalnya adalah penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menurutnya selama ini tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dirasakan segelintir orang belaka.

Salah satunya, ia menargetkan Indonesia mulai mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027.

Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia.

"Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," kata Prabowo .

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas pemerintah bersama OJK.

(mnf/isn)
placeholder