DPR Setujui Usulan Uang Muka Rp4 Triliun untuk Haji 2027
Komisi VIII DPR menyetujui usulan pembayaran uang muka sebesar Rp4,07 triliun untuk pelaksanaan haji 2027.
Kesimpulan itu diambil dalam rapat Komisi VIII bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dan Kepala Badan Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah di kompleks parlemen, Selasa (14/7).
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang mengatakan pencairan tersebut akan digunakan untuk pembayaran uang muka tenda dalam pelaksanaan haji tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komisi VIII DPR RI menyetujui kebutuhan transfer uang muka terkait biaya tenda sebesar sejumlah 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halala. Ekuivalen dengan Rp4.007. 471.080.797," kata Marwan.
Usai rapat, Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mengatakan pembayaran tersebut harus segera dilakukan karena akan memasuki waktu tenggat pada Rabu (15/7). Menurut dia, pembayaran juga sebagai komitmen suatu negara akan mengirim jemaahnya tahun depan.
Lihat Juga : |
"Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan," katanya.
Irfan menambahkan, jika pembayaran tidak segera dilakukan sesuai tenggat, pemerintah Arab Saudi akan memutuskan negara tak mengirim jemaahnya pada haji 2027.
Imbasnya, kuota jemaah dari negara tersebut akan dialihkan kepada negara-negara lain.
"Demikian juga mungkin ada nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain. Itu pola permainan yang ada di haji," katanya.
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]