MA Resmi Tambah Lima Pengadilan Militer Baru, Kendari hingga Manokwari
Mahkamah Agung (MA) memperluas akses keadilan bagi masyarakat dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan militer dengan meresmikan lima satuan kerja baru pengadilan militer.
Lima satuan baru peradilan militer yang diresmikan itu terdiri atas dua pengadilan militer tingkat tinggi dan tiga pengadilan militer tingkat pertama.
Dua pengadilan militer tingkat tinggi adalah Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar. Kemudian tiga pengadilan militer tingkat pertama adalah Pengadilan Militer 1-03 Pekanbaru; Pengadilan Militer V-18 Kendari; dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lima pengadilan militer baru ini diresmikan pada Kamis (9/7), yang kegiatan peresmiannya dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Kehadiran lima pengadilan militer ini bukan sekedar penambahan organisasi, melainkan wujud nyata komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan organisasi TNI," kata Ketua MA Sunarto dalam keterangannya, Jumat (10/7) dikutip dari Antara.
Sunarto menjelaskan distribusi beban perkara yang merata menjadi kunci dalam menjaga kinerja peradilan.
Menurut dia, dengan terbentuknya Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi Makassar, dapat mengurangi beban kerja Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memiliki wilayah hukum yang sangat luas dan beban pekerjaan yang tinggi.
Demikian pula dengan pembentukan Pengadilan Militer 1-03 Pekanbaru; Pengadilan Militer V-18 Kendari dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari ditujukan untuk memangkas jarak tempuh bagi prajurit yang memerlukan layanan peradilan, sehingga proses hukum menjadi lebih cepat dan mudah dijangkau.
Terkait sarana-prasarana operasional kelima pengadilan militer baru ini, kata Sunarto, pembangunan gedung permanen akan diproses setelah selesainya mekanisme hibah tanah dari pemerintah daerah.
Saat ini operasional pengadilan akan menggunakan gedung sementara melalui skema pinjam pakai atau sewa.
Sunarto menekankan keterbatasan fasilitas fisik tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan, profesionalisme dan integritas para aparatur peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
"Yang paling utama adalah memastikan bahwa roda organisasi dari pelayanan peradilan dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama operasional," tegasnya.
Mahkamah Agung juga telah menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung operasional kelima pengadilan tersebut. Baik dari unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, serta kesekretariatan melalui mekanisme promosi dan mutasi yang telah ditetapkan.
Sunarto berharap kepada para unsur pengadilan yang akan bertugas di kelima pengadilan militer itu dapat membangun budaya kerja yang baik dan memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan pembentukan lima pengadilan militer baru itu telah mendapatkan izin operasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1838/M.KT.01/2025 tanggal 8 Desember 2025.
"Kehadiran lima satuan kerja ini diharapkan dapat mengefektifkan fungsi pembinaan dan penegakan hukum di wilayah hukum masing-masing secara optimal dan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan," kata Sugiyanto.
(antara/kid) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]