DPR Respons Dikti, Sebut Perguruan Tinggi Bukan Pemasok Tenaga Kerja
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengkritisi wacana Kemendiktisaintek untuk menutup program studi (Prodi) yang tak relevan dengan kebutuhan industri.
Menurut Hetifah, relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri memang penting. Namun pemerintah terutama Kemendikti, kata dia, tak boleh melihat kampus hanya untuk kebutuhan jangka pendek.
"Perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," ujar politikus Golkar itu dalam keterangannya, Senin (27/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alih-alih ditutup, dia lebih mengusulkan transformasi. Dengan begitu, prodi yang kurang relevan bisa direvitalisasi dengan penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.
Hetifah mengingatkan, orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
"Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," katanya.
Hetifah mendorong evaluasi prodi secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
"Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi X DPR RI akan memastikan kebijakan ini berjalan terukur, adil, dan benar-benar memperkuat daya saing bangsa, tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan," ujarnya.
Wacana penutupan prodi yang tak relevan dengan dunia kerja didasarkan karena tingginya angka lulusan dari prodi yang tidak terserap di dunia kerja.
Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang terkait prodi di universitas agar kelulusan terserap maksimal. Selain itu, prodi yang tidak relevan terbuka kemungkinan akan ditutup.
"Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenarnya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama," kata Badri dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4).
(thr/kid) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]