PAN Soroti Rencana Nama Partai untuk Halte Jakarta, Dorong Netralitas

Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka peluang penggunaan nama atau branding oleh berbagai pihak, termasuk partai politik, pada fasilitas publik seperti halte Transjakarta. Inisiatif di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung ini dinilai sebagai langkah inovatif dalam mendorong partisipasi elemen masyarakat dalam pembangunan kota.

Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eko Hendro Purnomo, menilai kebijakan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah dalam mendorong partisipasi lintas sektor dalam pembangunan kota. Ia melihat pendekatan ini sebagai upaya memperluas kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen.

"Kami mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta yang memberikan ruang partisipasi lebih luas, termasuk kepada partai politik. Ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun Jakarta yang lebih inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Meski menyambut baik semangat kolaborasi tersebut, PAN memberikan catatan kritis mengenai rencana pemberian ruang branding partai politik di area halte. Menurut PAN, kebijakan ini memerlukan kajian mendalam agar fungsi utama transportasi publik tetap terjaga keasliannya sebagai fasilitas yang netral.

Eko menekankan bahwa ruang publik memiliki sifat universal yang melayani seluruh lapisan masyarakat dengan beragam latar belakang. Penjagaan netralitas fasilitas umum dianggap krusial untuk mencegah kesan adanya politisasi atau keberpihakan pada kelompok tertentu.

"Transportasi publik adalah ruang bersama yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang politik. Oleh karena itu, penting untuk menjaga netralitasnya agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan atau politisasi ruang publik," lanjut dia.

Penggunaan atribut politik di fasilitas umum dikhawatirkan dapat mengaburkan batasan antara pelayanan masyarakat dan kepentingan politik praktis. PAN menilai tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya tetap menjaga jarak yang tegas antara fungsi layanan dan identitas politik tertentu.

Di samping itu, aspek kenyamanan pengguna transportasi menjadi perhatian utama karena warga Jakarta memiliki preferensi politik yang sangat beragam. Munculnya pesan-pesan politik di ruang tunggu atau armada transportasi berisiko menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang yang menginginkan suasana netral.

Potensi terjadinya kompetisi branding antarpartai di ruang publik juga menjadi poin yang diantisipasi agar tidak merusak estetika kota. Jika tidak diatur secara ketat, dominasi visual identitas politik dapat menggeser fungsi kenyamanan dan keindahan fasilitas yang seharusnya dinikmati bersama.

Secara etika demokrasi, PAN memandang ruang publik harus berfungsi sebagai area netral yang memperkuat persatuan warga. Ruang tersebut idealnya menjadi milik kolektif yang tidak tersegmentasi berdasarkan pilihan atau identitas politik mana pun.

PAN mendorong agar Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan semangat inovasi dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis di masa depan. Namun, prinsip netralitas dan kepentingan masyarakat luas tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait fasilitas umum.

"Kami mendukung inovasi dan kolaborasi, tetapi kami juga mengingatkan bahwa ruang publik harus tetap menjadi milik semua, tanpa warna politik tertentu," pungkas Eko.

(rir) Add as a preferred
source on Google