TNI AD Buka Suara Ada Jenderal di Lokasi Eksekusi Lahan Sengketa JK

TNI AD buka suara terkait keberadaan seorang jenderal bintang 2 saat eksekusi lahan sengketa yang melibatkan sejumlah pihak di Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Kasus sengketa tanah di Tanjung Bunga itu telah menjadi sorotan publik setelah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) secara terbuka menyampaikan kekesalan atas persoalan tersebut.

Lihat Juga : JK Ungkap Awal Mula Ribut Rebutan Lahan 16,4 Ha dengan Lippo

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel TNI (Inf) Donny Pramono mengatakan perwira TNI yang ada di lokasi itu adalah Mayor Jenderal Achmad Adipati Karna Widjaja yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Ia menjelaskan TNI tengah mendalami keberadaan Achmad Adipati di lokasi lahan sengketa untuk memastikan duduk perkara peristiwa itu.

"Terkait dengan pemberitaan maupun tudingan yang beredar di media sosial mengenai keberadaan beliau di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, kami sedang menelusuri dan mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh," kata Donny saat dikonfirmasi, Senin (17/11).

Ia menjelaskan pada prinsipnya, setiap prajurit TNI Angkatan Darat, terlebih yang memegang jabatan strategis, selalu terikat oleh aturan dan kode etik militer yang menuntut sikap profesional, netral, serta tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan.

"TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut. Kami juga berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi resmi dari kami," ujarnya.

Lihat Juga : Datangi Tanah Sengketa 16,4 Hektare di Makassar, JK Marah Besar

Sengketa tanah yang diklaim milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mencuat selama beberapa waktu terakhir.

Lahan seluas 16,4 hektare (Ha) itu berlokasi di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan.

JK mengklaim tanah tersebut sah miliknya dan menduga diambilalih oleh mafia.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara soal kemarahan JK.

Nusron menyampaikan sengketa tanah tersebut merupakan kasus lama yang telah berlangsung sejak 1990, sebelum ia menjadi Menteri ATR/BPN.

Lihat Juga : Nusron Bongkar Kejanggalan Proses Eksekusi Lahan 16,4 Ha Milik JK

Nusron mengungkapkan setidaknya terdapat empat pihak terlibat pada kasus sengketa tanah yang membuat JK geram, yakni PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

Selain itu, ia juga menjelaskan konflik sengketa tanah tersebut tiba-tiba dilakukan eksekusi dan belum melalui proses constatering sehingga memerlukan pengukuran ulang.

"Itu kan ada eksekusi pengadilan, konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses constatering," ujar Nusron saat dijumpai wartawan usai kegiatan Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Nusron mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk mempertanyakan proses eksekusi tersebut.

"Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan Negeri di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada constatering," katanya.

CEO Lippo Group James Riady membantah pihaknya terlibat dalam sengketa tanah di Makassar yang membuat JK kesal.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ujar James di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (10/11).

Meski begitu, James mengakui perusahaannya adalah salah satu pemilik saham PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang menjadi salah satu pihak yang mengklaim mempunyai hak atas lahan sengketa itu.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," ujarnya

[Gambas:Instagram]