Presiden Prabowo Subianto menilai penyerahan uang sitaan Rp13,2 triliun di kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2021-2022 sebagai tanda baik 1 tahun kepemimpinannya.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10).
"Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai Presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik, di hari satu tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia," jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menilai penyerahan uang hasil sitaan itu juga menjadi bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah terus bekerja keras dan berani menyelamatkan kekayaan negara.
Ia menambahkan uang hasil sitaan itu nantinya juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan.
"Kalau 1 kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus," ujarnya.
"Sekarang kita memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun nanti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," imbuhnya.
Prabowo mengatakan dengan membangun 600 kampung nelayan itu, maka negara juga dapat meningkatkan hidup 5 juta masyarakat menjadi layak.
Prabowo mengatakan jika satu kampung nelayan ada 2 ribu kepala keluarga, maka uang Rp13 triliun itu bisa membuat 5 juta masyarakat hidup layak.
"Kalau kita lihat ini sama aja kayak 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup, 5 juta dengan uang yg ada disini. Saya greget, kalau bisa kita kejar lagi tuh kekayaan yang diselewengkan," katanya.