Wakil Ketua MPR Dukung Opsi Pembangunan Ponpes Pakai APBN Asal Diaudit

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengaku mendukung usul penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan pesantren.

Selain itu, dia mengusulkan audit terhadap pesantren yang selama ini menggunakan APBN.

Hal itu disampaikan Eddy menyusul wacana penggunaan APBN untuk memperbaiki pesantren buntut insiden ambruknya asrama di pondok pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

"Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan apapun kegiatannya, saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan ponpes yang menggunakan anggaran APBN," kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/10).

Lihat Juga : 55 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Ambruk Telah Teridentifikasi

Wakil Ketua Umum PAN itu menilai audit tersebut berlaku bukan bagi ponpes Al Khoziny, namun juga untuk semua ponpes yang direncanakan menggunakan anggaran APBN.

Eddy menyebut audit tersebut penting sebagai bentuk transparansi.

"Saya kira ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin [Al Khoziny] mengalami musibah, tapi untuk semua ponpes yang ada," kata dia.

Namun, Eddy secara prinsip mengaku mendukung usul penggunaan APBN untuk pembangunan pesantren. Apalagi banyak pesantren di Indonesia saat ini sudah berusia tua dan memiliki keterbatasan anggaran.

Eddy menyebut sebagai lembaga pendidikan, ponpes merupakan bagian upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia mendorong agar usulan tersebut dibahas secara detail.

"Tapi bawa adanya politik anggaran untuk dialokasikan dalam rangka pendidikan ponpes, kami setuju sekali," ujar Eddy.

Rencana pembangunan ulang Al Khoziny menggunakan APBN disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Menurut dia, setelah dihitung, merenovasi ternyata lebih mahal merenovasi bangunan dibanding membangun ulang dari nol.

Namun, dia masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal. Dody menyebut pembangunan itu akan dibiayai APBN, meski terbuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut membantu.

"Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah, Insya Allah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN," ujar Dody.

Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan usul itu masih dikaji. Pertimbangan pemerintah meliputi berbagai aspek termasuk jumlah dan kondisi pesantren yang ada saat ini dan kemungkinan pembangunan pesantren baru di masa mendatang.

"Pascakejadian kemarin, kemudian muncul beberapa pemikiran, salah satunya adalah mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN," ujar Prasetyo. 

Lihat Juga : Pembangunan Ponpes Seluruh Indonesia Pakai APBN, Apa Kata Istana?