DPR Soal Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN: Investigasi Dahulu

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik rencana Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny dengan dana APBN.

Lasarus menilai saat ini yang jauh lebih penting dilakukan pemerintah adalah untuk menginvestigasi penyebab dan pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden itu.

Lihat Juga : Ponpes Sidoarjo Ambruk, Pemerintah Bakal Evaluasi Gedung Pesantren

"Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih," ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/10).

Lasarus tidak menampik apabila banyak ponpes yang telah dibangun dengan menggunakan APBN. Hanya saja, ia menilai penggunaan APBN dalam perbaikan Ponpes Al Khoziny mesti dikaji ulang.

"Misal, kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu. Bahwa nanti kita bangun ponpes, bangunan ponpes memang banyak kita bangun pakai APBN, banyak kita bangun. Tapi tidak kasus yang seperti ini," ujarnya.

"Jadi menurut saya ini perlu dikaji ulang. Dikaji ulang, diselidiki dulu kejadian ini. Masalahnya apa, sebabnya di mana. Itu saja belum diungkap gitu," tuturnya.

Lihat Juga : Sejarah Al Khoziny: Jejak Pesantren Sepuh yang Diguncang Tragedi

Rencana pembangunan ulang Al Khoziny sebelumnya disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Menurut dia, setelah dihitung ternyata lebih mahal memperbaiki gedung dibanding membangun ulang dari nol.

Ia masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal. Namun, Dody menyebut pembangunan itu akan dibiayai APBN, meski terbuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut membantu.

"Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah, Insya Allah. Cuman dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN," ujarnya.

Dia bilang semestinya anggaran pondok pesantren masuk ke Kementerian Agama, tetapi karena peristiwa ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny merupakan kondisi darurat, maka kementerian PU akan ikut andil.

"Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk," katanya.